Kemajuan industri mebel dan kerajinan RI terkendala regulasi
Soenoto mencontohkan, salah satu investor asing memutuskan hengkang dari Indonesia karena tidak betah menghadapi pengurusan perizinan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah diminta menciptakan regulasi yang mudah dipahami dan tidak merepotkan para investor.
Ketua Himpunan Industri Mabel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Soenoto, menargetkan ekspor industri mabel dan kerajinan mampu mencapai USD 5 miliar hingga 2019. Angka tersebut sangat mungkin dicapai jika pemerintah membantu melakukan penyederhanaan regulasi.
"Tantangannya, kita harus bersaing dengan negara-negara lain. Termasuk Vietnam, Filipina dan segala macam. Sebetulnya, tantangan kita hanya satu, yaitu deregulasi yang sangat ulet. Kita semua sadar, ada sekitar 40.000 lebih regulasi yang sungguh sangat mengganggu," ujarnya di JIExpo, Jakarta, Jumat (9/3).
Soenoto mencontohkan, salah satu investor asing memutuskan hengkang dari Indonesia karena tidak betah menghadapi pengurusan perizinan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah diminta menciptakan regulasi yang mudah dipahami dan tidak merepotkan para investor.
"Coba Anda lihat di industri furnitur PMA kita, itu licensenya kurang lebih 110 license. Ada industri di Moro yang sekarang hengkang karena tidak betah untuk menghadapi perizinan yang ruwet. Makanya saya ilustrasikan, kalau tidak bisa memberikan regulasi yang segar, please jangan berikan regulasi yang mengganggu," jelasnya.
Soenoto menambahkan, untuk menunjang peningkatan ekspor mabel dan kerajinan ke depan maka industri disarankan tidak mengirimkan produk dalam bentuk barang mentah atau bahan baku. Industri harus mampu menciptakan bahan baku yang mempunyai suatu nilai tambah (added value).
"Kita mengajak masyarakat meningkatkan semangatnya dalam menciptakan added value. Salah satu pasal di konstitusi menyebut kekayaan Indonesia dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka, kita harus menciptakan added value dari komoditas. Kalau tidak maka kita hanya mengekspor komoditas," jelasnya.
Baca juga:
Genjot investasi, kementerian lembaga kini wajib dampingi investor urus perizinan
Sederhanakan izin eksplorasi, pemerintah diminta lelang WK sudah clean and clear
Presiden Jokowi beri 2 minggu untuk menteri sederhanakan aturan investasi dan ekspor
Jokowi: Masa urusan perizinan harus dari presiden
Pemerintah bentuk satgas kejar peringkat 40 besar kemudahan berusaha
Kasus suap perizinan, eks Kadis Penanaman Modal Bandung divonis setahun bui
Ini rahasia Airin buat Tangsel ramah untuk pengembang perumahan