Kebijakan tak berjalan optimal, anggaran Kementan diminta dievaluasi

Salah satu kebijakan Kementerian Pertanian yang tidak berjalan dengan baik adalah program intensifikasi seperti pengadaan pupuk maupun benih serta peningkatan kesejahteraan petani.

2018-02-22 11:35:10

Kementan

Anggota DPR RI, Ichsan Firdaus meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi atas pemanfatan anggaran terhadap program-program yang selama ini telah dijalankan. Ini harus dilakukan karena realisasi dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal.

Ichsan menyebut, salah satu program yang masih mendapatkan hambatan dalam pelaksanaannya adalah kebijakan cetak sawah.

"Seringkali, kita mendengar cetak sawah itu tidak ada irigasinya. Semestinya irigasi itu bukan hanya kewenangan Kementan, ada juga di Pekerjaan Umum. Saya mendesak Kementan segera berkoordinasi," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Kamis (22/2).

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, kebijakan lainnya yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik adalah program intensifikasi seperti pengadaan pupuk maupun benih serta peningkatan kesejahteraan petani.

Ichsan juga menyayangkan adanya persoalan data pasokan beras yang tidak akurat sehingga membuat pemerintah harus melakukan impor beras, setelah sebelumnya stok diklaim dalam keadaan surplus.

"Kalau memang produksi beras kita surplus, semestinya tidak impor dan harga beras tidak naik," kata anggota Komisi IV ini.

Dalam kesempatan terpisah, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yeni Sucipto menuturkan, evaluasi komprehensif terhadap anggaran dan hasil kinerja Kementerian Pertanian perlu dilakukan guna menghindari terjadinya pemborosan anggaran.

Salah satu evaluasi tersebut harus dilakukan kepada program cetak sawah yang anggarannya meningkat setiap tahun, hingga di APBN 2017 tercatat sebesar Rp 4,1 triliun, namun sawah yang dihasilkan baru 160 ribu hektare.

Bandingkan pencapaian tersebut dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar satu juta hektare di luar pulau Jawa.

Menurut Yeni, tidak tercapainya target dalam RPJMN harus menjadi bahan evaluasi bagi Presiden untuk melakukan pembenahan agar realisasi kebijakan tidak terlalu meleset dari target. "Ini sudah mau masuk tahun keempat pemerintahan, nyatanya target sesuai RPJMN yang tidak tercapai 50 persen," ujarnya.

Yeni melihat kondisi ini berpotensi menciptakan pemborosan anggaran, apalagi alat evaluasi yang selama ini digunakan tidak akurat, akibat ketersediaan data yang tidak sesuai. "Padahal, data itu implikasinya kepada persoalan alokasi anggaran dan target," katanya.

(mdk/idr)