Kebijakan Satu Peta Terhambat Tumpang Tindih Lahan di Sumatra dan Kalimantan

Kebijakan satu peta telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Untuk kawasan Kalimantan sendiri telah terjadi tumpang tindih lahan sebanyak 10.435.919 hektare (Ha) atau sebesar 19,3 persen. Kemudian, untuk di Sumatera sebanyak 6.473.872 Ha atau sebesar 13,3 persen.

2019-03-26 17:55:59

Kebijakan satu peta

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, memanggil Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin Zainal Abidin. Menko Darmin ingin ada tindak lanjut mengenai persoalan kebijakan satu peta yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Hasanudin mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya diminta menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan yang terjadi di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Sebab, berdasarkan peta indikatif tumpang tindih dari Informasi Geospasial Tematik (IGT) dua kawasan itu masih dalam masalah.

"Jadi peta indikatif tumpang tindih IGT-nya kan sudah keluar untuk kawasan Sumatera, dan Kalimantan. Tapi pak menko minta ini tindak lanjut SOP-nya bagaimana? Kita jadi mendiskusikan itu tapi belum selesai. Jadi kalau misalnya tumpang tindih kebun dengan hutan bagaimana tahapan-tahapannya," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/3).

Hasanudin mengatakan, untuk kawasan Kalimantan sendiri telah terjadi tumpang tindih lahan sebanyak 10.435.919 hektare (Ha) atau sebesar 19,3 persen. Kemudian, untuk di Sumatera sebanyak 6.473.872 Ha atau sebesar 13,3 persen. Adapun dari jumlah itu persoalannya sangat beragam.

"Tapi nanti ada yang tidak bermasalah, ada yang bermasalah dalam kondisi tertentu, bahkan ada indikasi masalah yang merah. nah yang merah ini bagaimana penyelesaiannya. Tadi dibicarakan lah," sebutnya.

Sebagai tindak lanjut dalam mengatasi persoalan kebijakan satu peta tersebut, pihaknya akan melakukan sinkronisasi terhadap tumpang tindih lahan di dua kawasan tersebut. "Tadi kita juga membicarakan tindak lanjut sinkronisasi lah. Kan one map policy itu ada kompilasi, intergrasi, nah sesudah itu kan ada tumpang tindih, tumpang tindih ini harus disinkronkan," pungkasnya.

(mdk/bim)