Kadin pesimis pengusaha kecil lokal bertaji saat pasar bebas ASEAN

Pemerintah diminta dapat membantu salah satunya dengan menurunkan suku bunga perbankan.

2015-12-19 13:47:02

Pasar Bebas ASEAN

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryani SF Motik pesimis jika usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia bisa bersaing dengan pelaku usaha dari negara lain saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) awal 2016 mendatang.

Salah satu contohnya, masih sedikit jumlah restoran dalam negeri yang mampu berkembang di luar negeri. Sementara, restoran luar negeri berkembang pesat di Tanah Air.

"Kalau UKM kita tidak siap sama sekali, seperti industri makanan, restoran, itu tidak siap. Kita khawatir akan terjadi persaingan yang luar biasa. Di satu sisi ASEAN jadi pasar tetapi di sisi lain daya saing perlu diperkuat," kata Yani dalam Diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Minggu (19/12).

Menurutnya, pemerintah perlu turun tangan untuk menguatkan daya saing sektor usaha dalam negeri, terutama UKM. Salah satunya melalui penurunan suku bunga kredit bagi sektor usaha.

Saat ini, lanjut Yani, suku bunga perbankan di Indonesia masih terbilang tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Jika suku bunga tersebut tidak diturunkan, maka dunia usaha akan semakin sulit mengembangkan bisnisnya sehingga daya saing industri di Indonesia akan melemah.

"Seperti suku bunga di ASEAN kita paling mahal 14 persen-15 persen. Pengusaha kecil bersyukur di akhir tahun KUR turun 12 persen dan tahun depan 9 persen. Tapi KUR kan sampai (pinjaman) Rp 500 juta. Coba bayangkan dengan Malaysia, bunganya rendah sekali," kata dia.

Bukan hanya itu, Yani juga mengimbau agar pemerintah bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Yakni melalui peningkatan keterampilan para pekerja lokal dengan memaksimalkan Balai Latihan Ketja (BLK) di seluruh daerah di Indonesia.

"Keterampilan juga masih bermasalah. Kita bisa lihat tingkat pendidikan di daerah salah satu yang di bawah, pekerja industri kebanyakan masih tingkat SD. Ini yang menjadi kendala. Memang lewat balai kerja pemerintah harus efektifkan lagi. Kita sudah ketinggal sebenarnya, tapi mau tidak mau," tandasnya.

(mdk/bim)