Kadin: Kita ingin dunia usaha bersama pemerintah berintegrasi

Kadin berharap agar pemerintah juga bersinergi dengan mengesampingkan ego sektoral.

2016-06-28 18:58:29

KADIN

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah dapat terus menggandeng dunia usaha dalam menciptakan iklim ekonomi kondusif. Tujuan akhirnya tentu ialah meningkatnya perekonomian nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani, mengatakan pihaknya juga selalu berupaya menciptakan keterpaduan program antar sektor dan mendukung penuh program pemerintah.

"Kita ingin dunia usaha bersama pemerintah berintegrasi secara harmonis," ungkapnya saat acara dialog ekonomi dan buka puasa bersama di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).

Perhatian berbagai pihak terhadap pembangunan ekonomi, menurut Rosan, merupakan faktor penentu bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan. Maka, keterpaduan langkah antara dunia usaha dengan jajaran pemerintah perlu terus dibina dan diperkuat.

Rosan menambahkan, pihaknya berharap agar pemerintah juga bersinergi dengan mengesampingkan ego sektoral demi terjaganya pembangunan ekonomi.

Sebelumnya, pemerintah telah membentuk kelompok kerja (pokja) mengenai Evaluasi dan Analisa Dampak dari paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah diterbitkan. Nantinya pokja ini akan menggandeng pengusaha untuk menilai efektivitas regulasi yang telah dikeluarkan. Pengusaha selama ini kerap protes atas kebijakan pemerintah yang tidak meminta masukan mereka sehingga aturan kerap tidak tepat sasaran.

Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, salah satu anggota pokja, mengatakan pokja ini akan melakukan survei guna mendapat masukan dari anggota yang terdiri dari pelaku industri dan asosiasi. Sehingga bisa diketahui apakah ke-12 paket kebijakan yang telah dikeluarkan berjalan sesuai yang diharapkan.

Survei dilakukan dengan melakukan focus group discussion (FGD) dengan para pelaku usaha, jika diperlukan untuk dilakukan pengambilan keputusan untuk beberapa paket yang sudah terbit.

"Bagaimana implementasi di lapangan. Apakah setelah ada deregulasi, ternyata ada regulasi baru yang terbit itu bisa saja terjadi. Hal-hal tersebut yang bisa tahu itu adalah kalangan dunia usaha. Karena mereka yang sehari-hari berada di lapangan, bertemu birokrasi dan layanan masyarakat dalam rangka menjalankan usahanya," kata Mirza di Jakarta.

Laporan: Linda Juliawanti

(mdk/bim)