Menteri Jonan dan bawahannya beda pendapat soal lahan kereta cepat
"Kalau perkara itu tanah sewa, ya negara akan meneruskan. Tidak apa-apa, yang penting tanahnya harus ada."
Perbedaan pendapat soal lahan kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi di internal Kementerian Perhubungan.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko mengingatkan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), untuk membeli semua lahan dibutuhkan. Sebab, seusai masa konsesi habis, pemerintah tak mau menerima lahan berstatus sewa.
"KCIC menyatakan bahwa tidak semua tanah itu milik dia. Yang milik dia saja yang diserahkan, kami nggak mau dong nanti tergantung tanahnya," katanya usai menghadiri Rapat kerja dengan Komisi V DPR-RI, Jakarta, Kamis (25/2).
Dengan kata lain, menurut Hermanto, jika pemerintah harus melanjutkan sewa atau bahkan membeli lahan. Maka, itu berarti pemerintah harus menggunakan duit APBN.
"Itu berarti melanggar, harusnya lahan dibeli KCIC. Itu menjadi aset secara keseluruhan. Jadi kalau masih ada yang gantung, masih kami bayar, berarti masih ada tanggungan dong," katanya.
Ditemui terpisah, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengungkapkan hal berbeda. Menurutnya, saat konsesi habis, KCIC harus menyerahkan seluruh aset. Termasuk tanah, apapun statusnya.
"Kalau perkara itu tanah sewa, ya negara akan meneruskan. Tidak apa-apa, yang penting tanahnya harus ada."
Baca juga:
Bos KCIC sebut proyek kereta cepat tak hasilkan keuntungan
Demi kereta cepat, Purwakarta siap tutup tambang dengan persyaratan
Data belum lengkap, Menhub Jonan tahan izin pembangunan kereta cepat
Jalur kereta cepat buat warga Purwakarta kehilangan mata pencaharian
'Pak Deddy dilarang meninggal sebelum proyek kereta cepat rampung'