Jokowi wajibkan pejabat negara transparan gunakan uang milik rakyat

2016-09-20 14:01:09

APBN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengelolaan anggaran negara harus transparan dan mengedepankan akuntabilitas. Anggaran negara perlu dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional.

"Sebab esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat," jelasnya saat memberikan sambutan di hadapan peserta rapat kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (20/9).

Tak hanya itu, Presiden juga menekankan agar pengelolaan anggaran negara haruslah berbasis hasil bukan prosedur. Presiden tak ingin kinerja penyelenggara negara terhambat karena prosedur.

"Pengolahan anggaran berorientasi pada hasil bukan berorientasi pada prosedur. Prosedur yang mengikuti, iya, orientasinya adalah hasil," tegas Presiden.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, anggaran tersebut juga diupayakan mendorong pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Apalagi, lanjut dia, kesenjangan ekonomi di lingkungan masyarakat masih terjadi.

"Penggunaan setiap uang rakyat harus dipastikan, harus dipastikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yang besaran nilainya semakin tahun semakin besar harus lebih difokuskan pada belanja-belanja yang produktif," paparnya.

(mdk/bim)