Jokowi minta peringkat kemudahan berusaha RI naik dari 109 ke 40

Jokowi menginstruksikan agar dilakukan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh dalam kemudahan berusaha.

2016-01-20 16:41:54

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh elemen pemerintah dapat mempermudah perizinan investasi di Indonesia. Hal ini untuk mendongkrak peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia saat ini di level 109 menjadi di bawah 40 dari 189 negara.

Sementara, Singapura pada posisi 1, Malaysia posisi 18, Thailand posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam posisi 90, dan Filipina posisi 103.

"Sebelumnya di 2015 kita peringkat kita di 120, 2016 kita peringkat 109. Kalau penurunan kita hanya seperti ini terus, untuk masuk ke rangking seperti Singapura. Singapura itu rangkingnya 1 Malaysia itu rankingnya 18. Berarti berapa tahun kita baru sampai," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/1).

Untuk itu, Jokowi menginstruksikan agar dilakukan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh dalam kemudahan berusaha. Diantaranya, perizinan mendirikan bangunan, pendaftaran properti, penyambungan listrik, pembayaran pajak, perdagangan lintas negara, akses perkreditan, perlindungan pada investor minoritas, penegakan kontrak sampai masalah penyelesaian kepailitan.

"Evaluasi akan saya lakukan tiap pekan, tiap bulan, tiap tiga bulan, enam bulan dan kalau langkah-langkah perbaikan masih lambat saya akan sampaikan kalau kurang ya saya sampaikan kurang. Dan memang kita sudah melihat ada perbaikan peringkat dalam empat aspek dalam perizinan IMB pembayaran pajak, penyambungan listrik dan akses perkreditan," jelas Jokowi.

Lebih lanjut, kata Jokowi, tujuan perbaikan tersebut bukan hanya memperbaiki peringkat dalam survei kemudahan berusaha. Tetapi, juga harus fokus pada perbaikan yang betul-betul kongkrit sehingga dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha dan investor.

Jokowi mengaku terus memonitor capaian-capaian dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh kementerian maupun lembaga, termasuk BUMN. Dia mencontohkan inovasi yang dilakukan BKPM dimana telah melakukan perbaikan hingga dapat memberikan 8 izin dalam waktu 3 jam.‎

"Tadi pagi saya cek ke beberapa pengusaha dan sudah mencoba dan benar. Itu artinya tiga jam benar bukan hanya kata-kata, tapi praktik," pungkas dia.

(mdk/sau)