Jokowi bagi-bagi 5.500 sertifikat tanah untuk warga se-Sukabumi

Sebanyak 5.500 sertifikat hak atas tanah diserahkan Kepala Negara kepada para warga yang berasal dari sejumlah kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota maupun Kabupaten Sukabumi.

2017-09-01 18:00:00

Reforma Agraria

Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan kebijakan sertifikasi lahan dan pertanahan di Tanah Air.

Untuk itu, dalam kunjungan kerjanya ke Kota Sukabumi pada Kamis (31/8), Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat untuk rakyat se-Sukabumi. Kegiatan tersebut digelar di Lapangan Setukpa (Secapa) Polri, Kota Sukabumi.

Sebanyak 5.500 sertifikat hak atas tanah diserahkan Kepala Negara kepada para warga yang berasal dari sejumlah kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota maupun Kabupaten Sukabumi.

Dalam sambutannya, Presiden kembali menekankan pentingnya sertifikat sebagai bukti hukum yang sah atas kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat. Oleh karena itu, Presiden meminta agar masyarakat menyimpan sertifikat tersebut di tempat yang aman.

"Saya titip sertifikat ini disimpan, dimasukan ke dalam plastik, menghindari rumah bocor. Tolong fotokopi, supaya nanti kalau hilang mudah mengurusnya," ujar Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab.

Jokowi menegaskan, sertifikasi lahan bisa menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi, khususnya di pedesaan. Dia menambahkan bahwa masyarakat bisa memanfaatkan sertifikat yang dimilikinya untuk menambah modal usaha atau hal-hal produktif lainnya.

"Biasanya kalau sudah pegang ini untuk agunan ke bank. Tidak apa-apa, tapi ingat, saya titip, kalau pinjam uang di bank itu dihitung, dikalkulasi, bisa nyicil enggak? Bisa bayar enggak? Saya hanya titip hati-hati. Kalau mau pinjam ke bank, betul-betul dikalkulasi."

Presiden juga menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

(mdk/idr)