Jokowi tak mau reforma agraria dikenal hanya program bagi-bagi lahan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan terus mematangkan program reforma agraria dan redistribusi aset berupa pemberian lahan kepada masyarakat sebagai salah satu skema kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Lewat adanya kejelasan dalam pelaksanaan pembagian lahan tentunya akan mempercepat lahan tersebut menjadi produktif.

Presiden juga mengingatkan bahwa redistribusi aset ini harus diikuti dengan program-program pendampingan dan penguatan ekonomi seperti peningkatan akses permodalan untuk usaha.

Dalam penataan program reforma agraria ini, presiden menginstruksikan agar sembilan juta hektare lahan yang nantinya akan diberikan dan dikelola oleh masyarakat untuk dapat didata dan dipastikan kejelasannya. Program tersebut juga dimintanya agar dapat tepat sasaran.

"Saya hanya ingin agar ini tepat sasaran dan mampu menyentuh 40 persen masyarakat kita yang masih berada di lapisan ekonomi terbawah," katanya dalam rapat terbatas membahas Pemerataan Perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/4).

Selain itu, Kepala Negara meminta jajarannya untuk tidak semata-mata melihat program tersebut hanya dari sisi pembagian tanah kepada masyarakat. Pemerintah juga harus mengupayakan pemerataan ekonomi melalui sejumlah program, yaitu peningkatan akses permodalan, dan penguatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

"Saya tidak mau ini dilihat sebagai program bagi-bagi lahan atau bagi berkat. Tidak. Ini adalah program terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan ekonomi masyarakat bawah," katanya.

Reformasi agraria dan redistribusi aset merupakan pemberian lahan milik negara kepada masyarakat, terutama masyarakat lapisan ekonomi kurang mampu untuk dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas baik melalui sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Diharapkan, masyarakat dapat memanfaatkan skema tersebut untuk meningkatkan perekonomian.

"Sekali lagi, redistribusi aset dan reforma agraria kita ingin mewujudkan sebuah keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah wilayah dan sumber daya alam kita," katanya.