Jika disetujui DPR, cukai plastik ditarget raup Rp 1,6 T tahun depan

Jika disetujui DPR, cukai plastik ditarget raup Rp 1,6 T tahun depan. Pemerintah berharap pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera selesai sehingga cukai plastik bisa diterapkan tahun depan. Pertimbangan pengenaan cukai pada plastik untuk mengendalikan peredaran terkait dampak lingkungan.

2016-12-16 13:26:53

Kemasan Plastik

Pemerintah menargetkan meraup penerimaan sebesar Rp 1,6 triliun dari cukai plastik. Pemerintah berharap pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera selesai sehingga cukai plastik bisa diterapkan tahun depan.

"Cukai plastik kita sedang menunggu waktu dari komisi XI. Jadi pemerintah sudah siapkan semua. Target penerimaan Rp 1,6 triliun," ujar Direktur Jenderal Bea dan cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/12).

Heru mengatakan pertimbangan pengenaan cukai pada plastik untuk mengendalikan peredaran terkait dampak lingkungan. "Yang paling merusak itu adalah kantong plastik. Jadi ada 17 persen sampah itu dalam bentuk plastik, 67 persen dari 17 persen itu adalah kantong plastik. Itulah sehingga kita memprioritaskan kantong plastik sebagai objek cukai dalam rangka pengendalian penggunaannya," kata Heru.

Heru berharap penerapan cukai plastik ini dapat segera direalisasikan. "Tahapannya adalah kalau sudah mendapatkan persetujuan, kita akan membuatkan PP-nya (Peraturan Pemerintah), setelah itu jalan," ungkap Heru.

Sebelumnya, pengamat Indef, Imaduddin Abdullah mengatakan, pemerintah seperti berburu di kebun binatang dalam mengejar pajak. Apalagi dengan pengenaan cukai kemasan plastik serta minuman berpemanis atau soda.

"Pemerintah hanya seperti berburu di kebun binatang tingkatkan pendapatan pajak. Padahal dampaknya ini bisa pendapatan negara itu sendiri merosot," katanya dalam acara media gathering PT Chandra Asri Petrochemical di Anyer.

Menurutnya, jika pemerintah menerapkan cukai kemasan plastik maka bisa saja berdampak pada menurunnya konsumsi masyarakat. Jika demikian, perusahaan tentu saja juga akan menurunkan jumlah produksi mereka.

"Ini justru bisa menurunkan pendapatan dari PPh dan PPn yang dibayar perusahaan kepada pemerintah. Belum lagi masalah tenaga kerja," katanya.

(mdk/bim)