Jepang batal bangun mega proyek bendungan Palembang

Kementerian PUPR memastikan tiga proyek bendungan batal ditawarkan kepada swasta dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Sebab, bendungan tersebut tidak menarik dari sisi bisnis. Ketiga proyek itu adalah Bendungan Tiga Dihaji, Sumatera Selatan, Bendungan Sidan Bali dan Bendungan Bener Jawa Tengah.

2017-11-30 17:54:59

Pembangunan infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan tiga proyek bendungan batal ditawarkan kepada swasta dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Sebab, bendungan tersebut tidak menarik dari sisi bisnis.

"Tiga bendungan yang rencana ditawarkan dengan skema KPBU batal karena swasta tak tertarik. Sudah dua tiga minggu lalu, sampai dibawa ke Jepang, mereka tidak mau," kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Imam Santoso, dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (30/11).

Ketiga proyek itu adalah Bendungan Tiga Dihaji, Sumatera Selatan, Bendungan Sidan Bali dan Bendungan Bener Jawa Tengah. Dari tiga bendungan ini, semula, Tiga Dihaji dengan investasi sekitar Rp 3,8 triliun disebut sangat diminati investor swasta dari Jepang.

"Setelah dikaji, ternyata mereka tidak tertarik karena potensi energi listriknya di bawah 100 mega watt (MW), yakni sekitar 13-14 MW saja," katanya.

Imam menegaskan, tiga bendungan itu sebenarnya tingkat pengembalian investasinya yang sebesar 12 persen sangat menarik. Tetapi kemudian menjadi tidak menarik karena harus dibagi dengan irigasi, pengendali banjir, sehingga nilai listriknya jadi turun.

Oleh karena itu, tegasnya, pemerintah akan segera melelang kembali tiga bendungan itu.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan investor Jepang tertarik untuk membangun proyek tersebut dengan skema KPBU.

Menteri Basuki memaparkan alasan investor Jepang tertarik dengan skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP), karena proyek bendungan akan dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas sekitar 13 hingga 14 mega watt (mw).

"Mereka mengambil 'revenue' 'kan dari PLTA dengan air bakunya," kata dia.

Menteri Basuki menyatakan bila rencana ini terealisasi, maka pembangunan bendungan Tiga Dihaji menjadi yang pertama kali menggunakan skema KPBU. "Kami melihat ini bisa dibangun pakai skema PPP karena bisa hadirkan listrik," kata Basuki.

Pemerintah berencana untuk membangun 65 waduk hingga tahun 2019. Angka itu terdiri dari 49 bendungan baru ditambah 16 bendungan yang pembangunannya tengah berjalan dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp 70,13 triliun.

Pembangunan bendungan ini ditujukan untuk memaksimalkan sumber daya air, mengingat pemanfaatan sumber daya air baru mencapai 691,3 miliar meter kubik per tahun dari potensi 3,9 triliun meter kubik per tahun.

(mdk/bim)