Jaga Kesejahteraan Petani, Pemerintah Diminta Hati-Hati dalam Impor Pangan
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk lebih cermat dalam melakukan impor bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Hal ini untuk melindungi petani lokal dari kerugian.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk lebih cermat dalam melakukan impor bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Hal ini untuk melindungi petani lokal dari kerugian.
"Jangan saat panen (pangan lokal), impor (bahan pangan) datang. Harga jeblok," kata Ketua Kadin Rosan Roeslani di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (12/3).
Menurutnya, koordinasi antar lembaga kementerian masih lemah dalam memetakan kebutuhan pangan dalam negeri. Untuk itu diperlukan peningkatan koordinasi di tingkat lembaga kementerian, guna menghindari harga jual bahan pangan petani lokal agar tetap kompetitif di pasaran.
"Kalau impor disesuaikan waktunya, satu sisi harus memperhatikan (petani lokal), impor barangnya datang atau impornya gak dateng. Itu logika make sense (tidak masuk akal)," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga membantah pernyataan ketua Kadin Rosan Roeslani, menurutnya selama ini koordinasi di kementeriannya berjalan cukup baik dalam mengambil kebijakan untuk melakukan impor sejumlah bahan pangan.
"Pemerintah tidak seperti itu kok, kita terus ber koordinasi dan sejauh ini cukup baik," kata Jerry.
Dia juga memastikan pemerintah turut mempertimbangkan nasib petani lokal, agar bahan pangan yang dihasilkan petani lokal tetap mempunyai harga jual yang kompetitif di pasaran.
Namun, dirinya belum bersedia merinci lebih lanjut terkait kebijakan yang bakal diterapkan untuk melindungi harga jua bahan pangan hasil dari petani lokal nusantara.
Impor Gula
Perum Bulog mengusulkan impor gula sebesar 200 ribu ton. Selain itu juga dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengusulkan impor gula pasir konsumsi atau Gula Kristal Putih (GKP) sebesar 130 ribu ton.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menyatakan, kebijakan impor gula akan mengancam penjualan gula petani. Dengan adanya impor, harga gula petani lokal akan jatuh.
Terlebih, sebentar lagi akan memasuki musim giling tebu 2020. Pada Maret ini, akan ada proses giling di Sumatera Utara dan April di Lampung serta pada Mei di jawa dan Sulawesi Selatan.
"Jadi tidak mungkin petani menikmati kenaikan harga jika pasarnya dibanjiri gula impor. Kebijakan kita tidak fokus pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani," kata dia di Jakarta, Kamis (5/3).
Menurut Soemitro, impor gula baru bisa diajukan jika terjadi kondisi tertentu. Pertama, adanya kelangkaan. Kedua, jika terjadi lonjakan harga yang sangat tinggi. Dan ketiga untuk bufferstock.
"Ketiganya tidak terjadi saat ini. Impor itu jangan untuk cari untung. Tapi untuk mengatasi persoalan tersebut," ungkap dia.
(mdk/azz)