Ini tawaran pengusaha ke Jokowi percepat pembangunan infrastruktur

"Kami menawarkan kebijakan strukturisasi aset, yaitu aset-aset yang sudah matang bisa disewakan dan dipakai untuk pendanaan."

2016-11-17 16:39:33

infrastruktur

Wakil Ketua Umum Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Erwin Aksa menawarkan skema sekuritisasi aset untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Selama ini, investor asing cenderung lebih tertarik pada proyek-proyek yang telah beroperasi dan menghasilkan keuntungan yang terukur. Karena itu, dia mengatakan sekuritisasi bisa menjadi solusi yang memudahkan investor untuk langsung menginvestasikan dananya dan menghasilkan keuntungan, tanpa harus mengurus perizinan dan birokrasi yang rumit.

Dalam skema ini, investor akan memberikan dana di depan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bisa mengembangkan proyek yang lain. Sementara investor akan mendapatkan kepastian pendapatan dari proyek yang disekuritisasi (yang sudah jadi).

Salah satu contoh praktiknya adalah, proyek yang potensial untuk disekuritisasi seperti pembangkit listrik dan jalan tol. Kedua jenis proyek ini dinilai telah menghasilkan keuntungan yang terukur, baik dari tarif tol maupun tarif listrik. Lokasi proyek yang berada di perkotaan juga menjadi salah satu faktor penentu.

"Kami menawarkan kebijakan strukturisasi aset, yaitu aset-aset yang sudah matang bisa disewakan dan dipakai untuk pendanaan. Sehingga BUMN tidak perlu mengharapkan duit receh yang butuh waktu lama, baru bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan anggaran yang lain bisa dipakai untuk membiayai proyek-proyek lain," kata Erwin di Jakarta, Kamis (17/11).

Skema ini muncul karena adanya keterbatasan dari BUMN dalam membiayai proyek infrastruktur pemerintah. Apalagi, pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 5.000 triliun untuk merealisasikan proyek infrastruktur hingga tahun 2019.

"Kalau kita melihat realisasi APBN itu tidak sampai kurang lebih 12 persen dari total kebutuhan per tahun sekitar Rp 1.000 triliun untuk membangun infrastruktur. Sehingga peluang untuk pelaku swasta sangat besar. Bagaimana kita bisa mendatangkan pendanaan sehingga ketertinggalan bisa dikejar," imbuhnya.

Dia berharap, pemerintah bisa menerapkan skema ini dan menguatkannya melalui Undang-Undang, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Presiden. Hal ini mengingat yang diinvestasikan adalah aset negara, dan juga peraturan terkait yang akan mengatur soal kepemilikan hak investor mengenai pendapatan proyek tersebut.

"Banyak investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia untuk bangun infrastruktur. Tapi yang jadi pertanyaan, banknya mana? Proyeknya mana? Jalan yang terbaik adalah mensekuritusasi," jelas Erwin.

(mdk/idr)