Ini solusi pemerintah atasi rusaknya jalan nasional

Kementerian Perhubungan menawarkan kapal Ro-Ro sebagai solusi pengangkutan barang dengan kapasitas besar agar tidak merusak jalan raya dan menghilangkan pungutan liar di jembatan timbang.

2017-04-12 15:54:25

infrastruktur

Kementerian Perhubungan menawarkan kapal Ro-Ro sebagai solusi pengangkutan barang dengan kapasitas besar agar tidak merusak jalan raya dan menghilangkan pungutan liar di jembatan timbang.

"Kami kasih solusi, kalau mau jalan sesuai dengan niatnya, harus ikuti volumenya. Tapi kalau mau lebih, silakan naik Ro-Ro," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Rabu (12/4).

Budi mengatakan pihaknya akan mengujicobakan pengoperasian jembatan timbang yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta mendorong angkutan barang dengan kapasitas besar untuk mengambil jalur laut dengan kapal Ro-Ro.

"Untuk Ro-Ro kami berikan berapapun kapasitasnya, makanya kami usahakan uji coba bulan ini dan intensif setelah Lebaran agar tidak jadi alasan, kepadatan karena jembatan timbang dan sebagainya," katanya.

Untuk itu, dia mengatakan pihaknya akan menandatangani nota kesepahaman dengan Polri serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pengawasan di jembatan timbang. Keterlibatan Kementerian PU-Pera untuk meminimalisasi kerusakan jalan raya yang diakibatkan kelebihan muatan angkutan barang karena kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki jalan rusak tersebut lebih besar.

"Bagian perbaikan jalan 'kan PU, PU menunjuk kontraktor. Saya berniat untuk mereka lah yang jaga jembatan timbang bersama Kepolisian, mereka punya kepedulian supaya jalan ini tidak rusak," tegas Budi.

Budi mencontohkan awalnya potensi biaya perbaikan dari Rp 500 juta menjadi Rp 250 juta. Selain itu, dengan adanya pengawasan tersebut juga bisa mendidik agar pengusaha bisa disiplin.

Dia menilai kapal Ro-Ro memiliki fungsi selain memindahkan truk besar ke laut, mengurangi kerusakan jalan dan kecelakaan, tetapi juga memiliki konsolidasi barang untuk mendukung Tanjung Priok sebagai hub internasional.

Selama ini, lanjut dia, Pemerintah Daerah menilai bahwa jembatan timbang sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), tetapi pada dasarnya jembatan timbang merupakan alat kendali agar angkutan barang melintas sesuai dengan kemampuan jalan.

"Pak Karwo (Gubernur Jawa Timur) yang selama ini menentang terhadap pengelolaan jembatan timbang oleh pemerintah pusat, sekarang dia menyerahkan dan pengelolaan jembatan timbang di Jatim paling bagus dengan teknologi informasi," jelas Budi.

Dalam kesempatan sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sanksi yang dikenakan kepada pengusaha, bukan denda, melainkan barang yang kelebihan muatan tersebut harus ditaruh di gudang. Dia menyebutkan perbaikan jalan nasional dan jembatan menguras anggaran sekitar Rp15 triliun.

"Bukan didenda karena sumber penyimpangan, tapi diturunkan, antisipasi kalau lebih pakai Ro-Ro. Prasarana, regulasi dan perilaku harus jadi satu untuk berkendara lebih cepat nyaman dan murah," ujar Basuki.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto Iskandar mengatakan pihaknya telah menyediakan gudang-gudang tersebut di sembilan jembatan timbang yang akan dijadikan proyek percontohan.

"Dari 141 jembatan timbang, 25 yang akan dibuka dan sembilan jadi proyek percontohan di Sumatera dan Jawa," pungkas Pudji.

(mdk/sau)