Ini cara OJK lindungi masyarakat dari penipuan pelunasan kredit

OJK Regional 6 Sulawesi Maluku Papua (Sulampua)menginisiasi program pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan masyarakat terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Caranya adalah melalui program edukasi keuangan, termasuk perlindungan konsumen melalui kehadiran Satgas Waspada Investasi di Sulsel.

Kepala perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi Maluku Papua (Sulampua), Bambang Kiswono menginisiasi program pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan masyarakat terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Caranya adalah melalui program edukasi keuangan, termasuk perlindungan konsumen melalui kehadiran Satgas Waspada Investasi di Sulsel.

Demikian diungkapnya saat memberi kata sambutan pada acara peresmian operasional gedung kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua dirangkaikan dengan pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan Sulsel 2017 di jl Sultan Hasanuddin, Makassar, Kamis, (2/2). Hadir dalam acara ini, ketua Dewan Komisioner OJK Pusat, Muliaman D Hadad, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan kepala perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Wiwiek Sisto Widayat.

Menurut Bambang Kiswono, pihaknya akan mendorong efektivitas Satgas Waspada Investasi Sulsel agar tidak hanya berperan melindungi investasi masyarakat, tetapi juga penanganan terhadap aktivitas janji pelunasan kredit oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Belakangan soal janji pelunasan kredit ini cukup meresahkan industri jasa keuangan dan masyarakat Sulsel sehingga memang butuh pendampingan," kata Bambang Kiswono.

Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua ini mengemukakan, dengan berbagai program kampanye edukasi keuangan selama tiga tahun terakhir, OJK berhasil meningkatkan secara signifikan indeks literasi dan inklusi keuangan di Sulsel.

Sesuai hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2016, indeks literasi keuangan Sulsel meningkat 2 kali lipat dari 14,36 persen di tahun 2013 menjadi 28,36 persen di tahun 2016. Dan indeks inklusi keuangan meningkat tinggi dari 47,51 persen menjadi 68 persen lebih tinggi dari indeks nasional.

"Ke depannya nanti kami optimis inklusi keuangan di Sulsel dapat meningkat lebih cepat melampaui target indeks inklusi keuangan yang ditetapkan pemerintah yaitu 75 persen di tahun 2019," pungkas Bambang Kiswono.