Ini arahan Presiden Jokowi wujudkan hilirisasi mineral
Ini arahan Presiden Jokowi wujudkan hilirisasi mineral. Arahan Presiden mengenai hilirisasi setidaknya ada enam pokok penting. Pertama, semua kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, penerimaan negara dari sektor mineral harus dipertimbangkan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan Presiden Jokowi memberi arahan untuk mewujudkan hilirisasi mineral di Tanah Air. Arahan Presiden mengenai hilirisasi setidaknya ada enam pokok penting.
"Jadi ratas hari ini membahas mengenai hilirisasi mineral dan bukan minerba karena batu baranya tidak ikut (tidak masuk dalam pembahasan)," ujar Jonan di Gedung ESDM, Jakarta, Selasa (10/1).
Jonan mengatakan, sesuai dengan arahan presiden, pokok-pokok tersebut antara lain, pertama semua kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, penerimaan negara dari sektor mineral harus dipertimbangkan.
"Ketiga harus mempertimbangkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan harapan jangan nanti ada hilirisasi yang menutup lapangan pekerjaan. Selanjutnya, yang keempat ada dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi nasional. Kelima, mendorong tumbuhnya investasi serta keenam bahwa investasi bagi investasi asing sebisa mungkin harus mencapai 51 persen," ungkap Menteri Jonan.
Menteri Jonan mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan tinjauan terhadap PP Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
"Selain PP ini, akan dilakukan juga peninjauan terhadap beberapa peraturan peraturan terkait untuk memperjelas prosedur administrasi," ungkap Menteri Jonan.
Baca juga:
Menteri Bambang ungkap liciknya cara negara maju kuras SDA Indonesia
Menperin: RI akan jadi produsen Stainless Steel terbesar kedua dunia
Kebijakan ekspor konsentrat dengan bayar bea keluar dinilai tak adil
Catatan buruk pemerintah Jokowi beri kelonggaran ekspor konsentrat
Sri Mulyani: Industri hilirisasi di Indonesia masih perlu dibenahi
Menteri Rini nilai moratorium lahan tambang genjot hilirisasi
PDBI nilai pemerintah seharusnya gerak cepat kuasai Freeport