Ini alasan Sri Mulyani ngotot minta modal Rp 2 triliun untuk PT KAI

Selain untuk LRT, PMN ini diperlukan PT KAI untuk mendukung proyek strategis nasional, melaksanakan program pemerintah sesuai Perpres No 49 tahun 2017, memperkuat struktur permodalan, dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

2017-07-19 20:01:26

Penyertaan Modal Negara

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 2 triliun ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. PMN tersebut rencananya akan digunakan untuk menunjang kemampuan PT KAI dalam menjalankan pembangunan sarana dan prasarana LRT Jabodebek.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan LRT merupakan penugasan dari pemerintah. Sehingga sangat diperlukan pembiayaan dalam pembangunan tersebut, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mampu membiayai secara keseluruhan.

"Kita melakukan ini karena ini kombinasi, di satu sisi pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur, dan APBN pemerintah tidak mampu. Sehingga kita melakukan beberapa skenario agar pembangunan tetap tercapai. Paling tidak akan mengurangi biaya yang sangat tinggi," kata Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/7).

Dengan demikian, pemerintah meminta agar Komisi VI DPR RI bisa menyetujui pemberian PMN tunai kepada PT KAI. "Landasannya adalah Perpres yang dua kali telah direvisi, dan ini tujuannya agar KAI mampu menjadi baik investor atau pemilik dan operator," imbuhnya.

Seperti diketahui, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih belum menyetujui permohonan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp 2 triliun dan PMN non tunai untuk PT Djakarta Lloyd sebesar Rp 379 miliar, dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2017.

Belum disetujuinya permohonan ini dikarenakan banyak anggota Komisi VI DPR RI yang tidak sependapat dengan PMN tersebut. Seperti Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono yang secara tegas menolak tambahan PMN kepada KAI, khususnya untuk pembangunan LRT.

"Saya orang paling tidak setuju untuk PMN LRT. Angkutan tidak efisien, karena di Jepang banyak kecelakaan akibat LRT, ini bahaya. Pembangunan LRT Palembang saja butuh anggaran Rp 10 triliun. Ini bisa dipakai buat beli 100 rangkaian kereta karena satu rangkaian kereta saja hanya Rp 70 miliar," kata Bambang di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/7).

(mdk/idr)