Ini alasan pemerintah gencar dorong pembangunan rusun di perkotaan
"Cara pemahamannya adalah makin kecil pendapatan orang dia makin dekat di tempat kerjanya bukan sebaliknya," kata JK.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta semua pihak, utamanya pengembang perumahan, untuk mengubah pola pikir agar setiap penduduk Indonesia mampu mendapatkan kehidupan laik. Wapres JK mengajak semua pihak untuk memperhitungkan kemampuan masyarakat kelas menengah ke bawah dalam hal menjangkau akses ke tempat beraktivitas.
"Cara pemahamannya adalah makin kecil pendapatan orang dia makin dekat di tempat kerjanya bukan sebaliknya," kata JK saat membuka Indonesia Properti Expo di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta, Sabtu (12/2).
Wapres JK menjelaskan bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah memiliki keterbatasan untuk bisa menjangkau tempatnya bekerja. Sementara, kalangan menengah ke atas mampu mendapatkan berbagai fasilitas untuk menjangkau tempat kerjanya.
"Kalau orang kaya boleh tinggal jauh dari tempat kerja karena punya mobil, punya akses yang baik, punya ongkos yang baik. Tapi kalau tadi pedagang kecil ini dengan penghasilan yang sedang, kecil, atau rendah, atau buruh-buruh habis waktu dan ongkos untuk transport," jelas JK.
Untuk itu, lanjut JK, pemerintah gencar membangun rumah susun di perkotaan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah agar dekat dengan lokasi bekerja.
"Yang kaya tinggal agak jauh sedikit karena punya kemampuan karena mau rumah yang besar. Yang tidak mampu tinggal tidak jauh dari tempat kerjanya, supaya cepat kerjanya agar lebih produktif. Sehingga satu-satunya solusi ialah rumah susun," ucap JK.
Baca juga:
REI Jakarta serahkan 360 unit rusunawa Pulogebang ke Pemprov DKI
Kasihan karena sudah tua, Prabowo batal polisikan HP
Banyak penghuni Rusun Tipar Cakung tinggal secara ilegal
Penghuni rusun ilegal di Cakung ternyata kader partai Gerindra
HP pastikan anggota DPRD bekingi dirinya tempati Rusun Tipar Cakung
18 Penghuni ilegal Rusun Tipar Cakung diultimatum segera pindah
Prabowo siap disidang BK DPRD soal dugaan beking penghuni rusun