Ini alasan masyarakat rentan terjebak investasi bodong versi OJK

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan maraknya penipuan yang diakibatkan investasi ilegal atau bodong. Yakni disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia yang hanya 29,7 persen, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap pasar modal.

2018-05-25 12:52:04

OJK

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan maraknya penipuan yang diakibatkan investasi ilegal atau bodong, salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia yang hanya 29,7 persen.

"Kita semua menyadari bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masih belum cukup tinggi. Berdasarkan hasil survei tahun 2016, tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap produk keuangan hanya mencapai 29,7 persen," kata Wimboh dalam di Jakarta, Jumat (25/5).

Dia menambahkan, meski tingkat literasi memang mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar 21,8 persen, namun tindak signifikan. Artinya, masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai keuangan.

Selain itu, masyarakat cenderung paham terhadap produk perbankan namun sangat kurang memahami produk-produk pasar modal. Menurutnya, kondisi ini tentu sangat tidak ideal. Sebab, masyarakat tidak hanya harus meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi ilegal, namun juga harus memahami bahwa pasar modal sangat penting, terutama untuk membiayai proyek strategis yang dicanangkan pemerintah.

"Salah satu tugas Satgas Waspada Investasi ialah melakukan edukasi. Tentu ini menjadi tugas kita semua untuk mencoba mendidik masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan sector jasa keuangan. Salah satu tugas Satgas Waspada Investasi terkait hal ini ialah melakukan edukasi kepada pelaku industri sektor jasa keuangan dan juga masyarakat," imbuhnya.

Wimboh mengungkapkan, kerugian dalam 10 tahun terakhir yang diakibatkan investasi bodong tersebut mencapai lebih dari Rp 100 triliun. Dengan demikian, OJK akan memperkuat pencegahan, sehingga setiap kegiatan investasi ilegal tidak sampai menimbulkan korban dalam jumlah yang signifikan.

(mdk/azz)