Indonesia raih penilaian C di dunia pada aspek tarif listrik yang terjangkau

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Andi Noorsaman Sommeng, mengatakan bahwa saat ini kondisi kelistrikan Indonesia sudah cukup baik. Hal tersebut didasarkan pada pemenuhan ketiga poin penting yakni ketahanan, aksesibilitas, dan keberlangsungan energi.

2018-03-15 12:11:38

Tarif listrik

"Ukuran untuk melihat energi di sebuah negara adalah dengan melihat tiga dilema ini, Energy Security, Energy Equity, dan Energy Sustainability. Bagaimana kondisi index kita sekarang. Indonesia sekarang sudah cukup bagus," ungkap dalam Seminar Nasional bertema 'Energi Baru dan Terbarukan untuk Ketahanan Energi Nasional' di Jakarta, Kamis (15/3).

"(Nilainya) BCB. Kita harapkan bisa AAA. Energi equity-nya yang belum cukup baik. Hanya beberapa negara, seperti negara-negara Skandinavia, Inggris, Prancis, itu memiliki AAA," lanjut Andi.

Terkait aspek ketahanan energi listrik yang memiliki nilai B, pemerintah melakukan berbagai cara untuk mendorong pembangunan kapasitas sistem ketenagalistrikan nasional untuk meningkatkan sisi ini.

"Sekarang pemerintah sedang membangun yang disebut proyek 35 GW itu salah satu dalam meningkatkan energi security," katanya.

Berkaitan dengan aksesibilitas dan tarif listrik yang terjangkau (mendapatkan poin C) diakui memang harus terus dibenahi. Salah satunya, pemerintah berupaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia.

"Ini ukurannya dari ratio elektrifikasi. Tahun 2014 85,4 persen, sekarang akhir 2017, sudah 95,35 persen. Proyek melistriki desa tertinggal, jalan terus terutama di Papua. Target 2019 sudah harus terpenuhi semua. 99,9 persen," ujarnya.

"Harga kita sekarang kan tidak boleh naik selama 2 tahun ini. Kasihan juga PLN hampir bleeding karena harga bahan bakar naik terus. Sehingga strategi Pemerintah bagaimana ditetapkan DMO batu bara untuk PLN USD 70 per ton," imbuhnya.

Sementara untuk keberlanjutan energi, kata dia, Indonesia mendapat poin B. pemerintah, menurut dia, akan terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengganti energi fosil.

(mdk/bim)