Indonesia Punya Potensi CO2 Terbesar di Dunia, Tenaga Ahli ESDM Sebut Integrasi Rantai Pasok Energi Kunci Ketahanan
Tenaga Ahli Menteri ESDM, Satya Hangga Yudha, menekankan pentingnya integrasi rantai pasok energi untuk memenuhi kebutuhan nasional, di tengah tantangan transisi energi dan prioritas aksesibilitas serta keterjangkauan.
Jakarta, 28 September – Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Transportasi dan Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi, Satya Hangga Yudha Widya Putra, menyoroti krusialnya integrasi rantai pasok energi. Hal ini disampaikan dalam upaya strategis pemerintah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan energi nasional yang berkelanjutan dan terpercaya.
Hangga menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menghubungkan seluruh elemen sumber energi. Ini mencakup mulai dari titik hulu produksi hingga ke hilir, yaitu konsumen akhir, melalui sistem supply chain yang terintegrasi secara end-to-end.
Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (28/9), Hangga menekankan bahwa di tengah semangat dekarbonisasi dan transisi energi, Indonesia harus tetap realistis. Prioritas utama masyarakat adalah aksesibilitas, keterjangkauan harga, dan ketersediaan energi.
Tantangan dan Prioritas Ketersediaan Energi
Menurut Hangga, integrasi ini meliputi fasilitas, transportasi melalui pipa atau kapal, hingga terminal regasifikasi. Sistem pipa yang terintegrasi antarpulau sangat dibutuhkan untuk menyuplai energi bagi sektor listrik, industri, dan transportasi. Semua aktivitas esensial masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan energi yang stabil dan merata.
Prioritas masyarakat adalah kemampuan untuk mendapatkan listrik, menyalakan lampu, AC, serta mengisi daya perangkat elektronik. Selain itu, kemampuan untuk mengisi bahan bakar di SPBU dengan harga yang terjangkau juga menjadi perhatian utama. Hangga menegaskan, "Yang paling penting kita bisa mendapatkan listrik, nyalain lampu, nyalain AC, ngecas HP, laptop. Kita bisa ke SPBU isi bensin dengan harga yang tidak terlalu mahal. Itu yang paling penting untuk kita. Yang menjadi prioritas bagi masyarakat adalah harga dulu."
Pemerintah memang memiliki tanggung jawab besar untuk mencapai target seperti Paris Agreement dan Net Zero Emission (NZE) 2060. Namun, ketersediaan dan harga Energi Baru Terbarukan (EBT) yang masih relatif mahal menjadi kendala signifikan. Tantangan penyimpanan (storage) juga turut memperumit adopsi EBT secara luas.
Hangga menjelaskan bahwa EBT memang penting untuk masa depan energi Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa harganya harus terjangkau dan mampu menyediakan listrik selama 24 jam, khususnya untuk kota-kota besar yang memiliki kebutuhan energi tinggi.
Realitas Produksi dan Konsumsi Energi Fosil Indonesia
Dalam webinar Chemistry Fair Universitas Indonesia (UI) 2025 pada Sabtu (27/9), Hangga memaparkan data mengenai kondisi energi fosil Indonesia, khususnya minyak bumi. Indonesia mencapai puncak produksi minyak pada tahun 1995-1996, dengan angka sekitar 1,5-1,6 juta barel per hari. Namun, saat ini produksi minyak turun drastis menjadi sekitar 600.000 barel per hari, sementara konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari.
Demi menjaga keterjangkauan harga (affordability) bagi masyarakat, impor BBM yang dilakukan saat ini sebagian besar harus disubsidi oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan adanya defisit yang signifikan antara produksi dan konsumsi minyak nasional. Untuk mengatasi defisit ini, pemerintah telah merumuskan beberapa strategi kunci:
- Peningkatan Lifting Migas: Mendorong eksplorasi dan produksi migas dari lapangan-lapangan yang ada maupun baru.
- Hilirisasi dan Refinery Unit: Meningkatkan kapasitas kilang minyak dalam negeri untuk mengurangi impor minyak mentah dan BBM jadi, sehingga menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
- Optimalisasi Produksi dengan Teknologi: Mendorong penggunaan teknologi canggih seperti enhanced oil recovery (EOR), horizontal drilling, dan reaktivasi sumur idle sesuai Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dari lapangan yang sudah ada.
Berbeda dengan minyak, Indonesia masih surplus gas, namun menghadapi tantangan besar pada LPG. Produksi LPG dalam negeri hanya sekitar 1,97 juta metrik ton, jauh di bawah konsumsi LPG subsidi yang mencapai 8,23 juta metrik ton. Akibatnya, Indonesia harus mengimpor hampir 7 juta metrik ton LPG setiap tahunnya.
Dorongan Energi Terbarukan dan Solusi Mitigasi Karbon
Meskipun fokus pada energi fosil masih tinggi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, peningkatan pemanfaatan EBT terus didorong oleh pemerintah. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, akan ada penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW, dengan 42,6 GW di antaranya berasal dari EBT atau sekitar 61 persen.
Selain itu, program biodiesel terus ditingkatkan secara bertahap. Dari B35 (35 persen campuran fatty acid methyl ester/FAME) saat ini, program ini akan berlanjut ke B40 dan diproyeksikan mencapai B50 pada tahun depan. Program biodiesel B40 pada tahun 2025 diprediksi dapat menghemat Rp147,5 triliun, menunjukkan potensi ekonomi yang besar.
Hangga juga menyoroti pentingnya teknologi carbon capture storage (CCS) dan carbon capture utilization and storage (CCUS) sebagai solusi mitigasi yang vital. Teknologi ini sangat relevan bagi negara-negara yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Indonesia memiliki potensi penyimpanan CO2 terbesar di dunia, yaitu mencapai 400 gigaton, menjadikannya lokasi ideal untuk implementasi teknologi ini.
Saat ini, terdapat 15 proyek CCS/CCUS yang diharapkan dapat beroperasi antara tahun 2026 hingga 2030. Hangga menambahkan bahwa isu transisi energi adalah isu lintas sektoral yang membutuhkan kolaborasi erat antar kementerian/lembaga. Kolaborasi ini penting untuk mencapai tujuan ketahanan energi, kemandirian energi, dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip availability, accessibility, affordability, sustainability, dan competitiveness.
Sumber: AntaraNews