Indonesia jadi negara pengelola pemukiman terbaik Asia Pasifik

UN Habitat telah meminta Indonesia untuk menjadi mitra kerja sekaligus leader di kawasan Asia Pasifik.

2014-11-25 10:17:39

Ekonomi Indonesia

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) kembali menggelar Asia Pacific Regional Expert Group Meeting for Habitat III. Pergelaran ini merupakan pelatihan negara-negara kurang berkembang (Least Developed Countries/LDC) seperti Nepal, Kamboja, Laos, Timor Leste, Myanmar dan Fiji untuk menyusun National Report tentang pencapaian penanganan pemukiman di negara masing-masing.

Direktur Jendral Cipta Karya KemenPU-Pera, Imam S Ernawi mengatakan sebagai salah satu negara yang memiliki pencapaian penangan pemukiman yang baik di kawasan Asia Pasifik, Indonesia akan memberikan dukungan bagi proses penyusunan National Reportnya. Indonesia, lanjutnya, dipandang sebagai salah satu negara yang memiliki pencapaian yang baik dalam penanganan permukiman di kawasan Asia Pasifik.

"Setiap anggota negara perlu menyusun National Report yang berisi capaian dari pelaksanaan pembangunan perkotaan selama 20 tahun, isu pembangunan saat ini, serta future challenges yang akan dihadapi, baik dalam skala lokal maupun global," ujarnya saat acara 'Asia Pasific Regional Expert Group Meeting' di Kantor Kementerian PU-Pera, Jakarta, Selasa (25/11).

Menurut dia, National Report akan menghasilkan rekomendasi berupa kebijakan untuk mewujudkan perumahan dan pemukiman laik huni dan berkelanjutan. "Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang memiliki pencapaian yang baik dalam penanganan permukiman di kawasan Asia Pasifik. Karena itu, UN Habitat telah meminta Indonesia untuk menjadi mitra kerja sekaligus leader di kawasan Asia Pasifik," jelas dia.

Tawaran penguatan kemitraan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatangan MoU antara pemerintah Indonesia dengan Executive Director UN Habitat pada Mei 2015 mendatang. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan setingkat menteri-menteri di kawasan Asia Pasifik untuk membahas isu global di bidang permukiman dalam rangka persiapan konferensi Habitat III.

"Perlunya melihat isu urbanisasi secara luas dengan memperlihatkan agenda pembangunan paska 2015," ungkapnya.

(mdk/bim)