Merdeka.com - Pengembang properti yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan beberapa poin penting terkait pembangunan perumahan dan pemukiman untuk pemerintah Jokowi - Jusuf Kalla.

Ketua Umum DPP REI, Eddy Hussy mengatakan pembangunan perumahan masih perlu adanya sebuah terobosan politik. Industri properti membutuhkan pemangkasan birokrasi, standardisasi biaya serta tenggat waktu pengurusan perizinan khususnya di sektor perumahan rakyat.

Selain itu juga perlu adanya kepastian hukum dalam masalah pertanahan, yang selama ini menjadi tantangan investasi bidang properti.

"Saat ini tanah yang sudah dimiliki selama bertahun-tahun dengan gampang bisa digugat oleh pihak lain, oknum ataupun mafia tanah. Bahkan tanah yang sudah dikuasai pemerintah selama berpuluh-puluh tahun, bisa dengan gampangnya digugat ke pengadilan," ujarnya saat acara 'Rakornas 2014 REI' di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (19/11).

Selanjutnya mahalnya biaya dan lamanya waktu pengurusan perizinan pada akhirnya menjadi beban dan menghambat pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Lebih rinci minimnya ketersediaan lahan dan infrastruktur membuat pengembang kesulitan membangun perumahan bersubsidi sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur kalah cepat dengan pertumbuhan industri dan minimnya suplai lahan.

"Kami mengharapkan di era pemerintah yang baru ini ada kebijakan khusus untuk penyediaan lahan bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah baik lewat mekanisme landbanking ataupun urban renewal," ungkapnya.

"Jika pemerintah membangun infrastruktur transportasi massal, seperti MRT, maka disekitar stasiun-stasiun tersebut bisa dibangun rumah susun sederhana, baik milik maupun sewa. Sehingga memudahkan masyarakat karena dekat dengan akses transportasi umum," tutup dia.