Indonesia Ajak Kolombia Lawan Diskriminasi Kelapa Sawit Uni Eropa
Pemerintah Indonesia akan menggandeng Kolombia dalam upaya melawan kampanye hitam terhadap minyak kelapa sawit (Crued Palm Oil/CPO) oleh Uni Eropa. Sebab, Kolombia merupakan salah satu produsen terbesar kelapa sawit di dunia.
Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Ratu Silvy Gayatri mengatakan pemerintah akan menggandeng Kolombia dalam upaya melawan kampanye hitam terhadap minyak kelapa sawit (Crued Palm Oil/CPO) oleh Uni Eropa. Sebab, Kolombia merupakan salah satu produsen terbesar kelapa sawit di dunia.
"Salah satu negara Latin yang bisa kita ajak kerjasama itu Kolombia. Karena dia produsen sawit, makanya kita harus kerja bareng dengan Kolombia, baik pemerintah maupun pebisnisnya," kata dia, saat ditemui, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin, (25/3).
Selain itu, kerjasama perdagangan produk turunan sawit antara Indonesia dengan negara-negara di Kawasan Amerika Latin juga bisa juga digalakkan ke depan.
"Bisa kerjasama dong. Mungkin produk turunan sawitnya seperti sabun dan lain-lain, harus diperkenalkan. Sabun tuh sudah bisa masuk di sana (Amerika Latin)," ungkapnya.
Sementara Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan, Arlinda enggan memberikan keterangan lengkap soal rencana pemerintah RI dalam menghadapi diskriminasi CPO.
Dia pun enggan memberikan keterangan secara terperinci terkait rencana Indonesia membawa persoalan diskriminasi CPO ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).
"Pemerintah sedang melakukan langkah-langkah dan sedang melakukan koordinasi. Yang pasti, pemerintah sedang berupaya agar kelapa sawit kita bisa tetap ekspor," kata Arlinda.
Baca juga:
Minimalisir Dampak Diskriminasi Eropa, Asosiasi Dukung Implementasi B30
Perlawanan RI Terhadap Kampanye Hitam Sawit Masuk Tahap Litigasi
Pemerintah Curiga Diskriminasi Sawit Akal-Akalan Eropa Atasi Defisit Perdagangan
Pemerintah Siap Gugat Diskriminasi Sawit RI oleh Eropa Lewat WTO dan Arbitrase
Petani Minta Pemerintah Mampu Dorong Harga Sawit Rp 1.500 per Kg
Buntut Kasus Kelapa Sawit, Menko Luhut Serius Akan Boikot Produk Eropa di Indonesia