Merdeka.com - Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam menghadapi diskriminasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE). Dia mengatakan pemerintah akan melakukan gugatan melalui WTO, sementara para pelaku bisnis akan melakukan gugatan melalui pengadilan arbitrase internasional.

Kedua gugatan tersebut, nantinya bisa menjadi satu untuk melawan Eropa. "Kalau government melalui WTO, kalau kita dorong perusahaan atau asosiasi melalui court of justice, mungkin paralel," ujar Dirjen Oke saat ditemui usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (25/3).

"Kita tidak akan tinggal diam dengan Eropa," tegasnya.

Kendati demikian, dia menyebutkan pemerintah harus menyusun langkah strategis untuk melakukan perlawanan ataupun gugatan terhadap UE. Sayangnya, dia masih enggan membeberkan strategi detail yang akan disusun oleh pemerintah sejauh ini.

Dia mengungkapkan, perlawanan akan dilakukan dari sisi antar pemerintah dan juga para pengusaha sawit Indonesia. "Cuma kan kita harus mengatur strategi yang tak mungkin saya kemukakan semua di sini, namanya juga strategi. Jadi kita akan melawan Eropa ini melalui berbagai pola, polanya baik itu secara government dan kita mendorong bisnis juga untuk melakukan gugatan," ujarnya.

Namun, dia menyatakan saat ini gugatan masih belum dapat dilakukan sebab masih banyak hal yang harus dirumuskan oleh pemerintah. Mulai dari penunjukan kuasa hukum hingga pertimbangan sikap yang akan diambil oleh Malaysia selaku mitra pemerintah dalam kasus ini.

"Banyak yang kita pertimbangkan, bukan hanya dari sisi kita, misalnya salah satunya mitra kita, Malaysia seperti apa. Nah siapa law firm yang ditunjuk, seperti apa, kita harus saling melengkapi. Jadi banyaklah yang kita susun yang belum bisa saya kemukakan semuanya. Intinya kita tidak akan tinggal diam terhadap diskriminasi sawit itu," tutupnya.