Impor Pakaian Makin Marak, Kemenperin Minta PLB Dievaluasi

PLB selama ini menjadi tempat penampungan sementara masuknya kapas impor yang merupakan bahan baku dari kain dan pakaian jadi. Namun PLB ini perlu dievaluasi agar tidak justru menjadi pintu masuk bagi produk kain dan pakaian jadi asal negara lain.

2019-05-14 14:59:22

Kemenperin

Kementerian Perindustrian meminta Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengevaluasi keberadaan Pusat Logistik Berikat (PLB). Hal ini terkait dengan maraknya impor produk tekstil dan pakaian jadi yang masuk ke Indonesia.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih mengatakan, PLB selama ini menjadi tempat penampungan sementara masuknya kapas impor yang merupakan bahan baku dari kain dan pakaian jadi. Namun PLB ini perlu dievaluasi agar tidak justru menjadi pintu masuk bagi produk kain dan pakaian jadi asal negara lain.

"Ini harus benar-benar kita sikapi, harus cepat. Karena yang namanya PLB ini sebagai masuknya barang ke Indonesia sudah tidak benar. Jadi di satu sisi kita bisa dapat keuntungan, kita sebagai hub (bahan baku kapas). Tapi seberapa besar sebagai hub-nya. Ini kita harus hitung," ujar dia di Kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (14/5).

Oleh sebab itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kemenperin meminta agar keberadaan dan efektivitas dai PLB ini dievaluasi.

"Saya sebagai Dirjen, kita sudah ketok pintu Pak Heru (Direktur Jenderal Bea Cukai). Kita ajak kerjasama, kita ngobrol harus seperti apa.‎ Dengan Dirjen Bea Cukai kita mau duduk bersama. Kita ingin menilai kembali, kita evaluasi jangan sampai itu membunuh industri dalam negeri. Berbahaya," kata dia.

Menurut Gati, setelah ada evaluasi nantinya diharapkan ada kebijakan yang bisa disusun untuk menekan impor kain dan pakaian jadi. Namun dia belum bisa memastikan kebijakan apa yang akan diambil nantinya.

"Kita tunggu hasil evaluasi, itu nanti Bea Cukai. Karena kami hanya beri masukan bagaimana dampak dari PLB. Kalau positif, harus kita besarkana lagi, tapi kalau negatif ya harus kita pertimbangkan. Kalau dia menampung barang impor, habis industri dalam negeri kita. Tetapi yang ambil keputusan ya dari Kementerian Keuangan," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)