IESR: Fondasi Cepat dan Terukur Kunci Sukses Program PLTS 100 GW
IESR menilai keberhasilan Program PLTS 100 GW bergantung pada fondasi implementasi yang cepat dan terukur, bukan hanya target kapasitas besar, demi transformasi energi bersih Indonesia.
Lembaga kajian energi, Institute for Essential Services Reform (IESR), menyoroti pentingnya fondasi implementasi yang cepat dan terukur untuk keberhasilan Program PLTS 100 GW. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas yang ditetapkan. IESR menekankan bahwa kemampuan pemerintah membangun fondasi yang kuat adalah kunci utama.
Menurut Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, pemerintah perlu memprioritaskan program "quick wins" pada periode awal. Langkah ini bertujuan untuk segera mengurangi konsumsi minyak diesel dan membuka investasi. Selain itu, program ini juga akan meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat luas.
Fabby Tumiwa menguraikan tiga agenda prioritas sebagai fokus awal implementasi Program PLTS 100 GW. Agenda tersebut meliputi percepatan dedieselisasi, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS), serta pengembangan model pengelolaan PLTS desa. Ketiga inisiatif ini diharapkan menjadi bukti nyata strategi transformasi sistem energi.
Percepatan Dedieselisasi sebagai Prioritas Utama Program PLTS 100 GW
Fabby Tumiwa meyakini bahwa program dedieselisasi merupakan pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi Program PLTS 100 GW. Saat ini, Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan. PLN sendiri telah mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada tahun 2030.
Namun, proses pengadaan proyek dedieselisasi selama beberapa tahun terakhir belum berjalan optimal, menurut Fabby. Upaya lelang pada tahun 2022 minim peminat, sementara proses lanjutan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada tahun 2023 masih menghadapi kendala persetujuan tarif.
Adapun Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai turunan dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2025 yang mengatur tentang harga batas atas untuk proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS, masih belum diterbitkan hingga kini. IESR menilai bahwa pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih menarik bagi pengembang dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan.
Pendekatan bundling proyek dapat dilakukan secara selektif, khususnya pada wilayah dengan cakupan yang lebih kecil tetapi kapasitas proyek lebih besar. Fabby menyatakan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membuat proyek lebih bankable bagi investor.
Mengakselerasi PLTS Atap, BESS, dan PLTS Desa untuk Transformasi Energi
Selain dedieselisasi, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS) menjadi agenda prioritas kedua yang diusulkan IESR. Pemanfaatan PLTS atap dapat mempercepat adopsi energi surya di tingkat rumah tangga dan komersial. Sementara itu, BESS berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik dari energi terbarukan yang intermiten.
Agenda ketiga adalah pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Model ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat lokal. Hal ini juga akan meningkatkan akses listrik bersih di daerah pedesaan, sekaligus mendorong kemandirian energi.
Fabby Tumiwa menegaskan bahwa ketiga agenda ini sangat penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa Program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas. Lebih dari itu, ini adalah strategi transformasi sistem energi secara nyata yang dapat dirasakan dampaknya.
Komitmen Pemerintah dan Target Ambisius Program PLTS 100 GW
Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan energi surya. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen ini saat menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Beliau menekankan percepatan pengembangan PLTS hingga 100 GW sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional menuju kemandirian energi.
Program ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong pengembangan energi bersih di tingkat ASEAN. Presiden Prabowo bahkan menargetkan Program PLTS 100 GW tersebut dapat diselesaikan sebelum tahun 2029. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan target energi terbarukan.
Sumber: AntaraNews