Hingga 2019, Rp 1.941 T dana APBN dialokasikan bangun infrastruktur

Kementerian Keuangan memperkirakan kebutuhan pendanaan RPJMN 2015-2019 mencapai Rp 4.700 triliun. Kontribusi APBN sebanyak 41,3 persen atau sebesar Rp 1.941 triliun. Sementara itu, BUMN memiliki peran sebesar 22 persen atau Rp 1.034 triliun lalu swasta sebesar 36,7 persen atau senilai Rp 1.725 triliun.

2017-09-19 12:07:06

Pembangunan infrastruktur

Kementerian Keuangan memperkirakan kebutuhan pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencapai Rp 4.700 triliun. Angka tersebut dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintahan Jokowi-JK untuk mempercepat pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Tanah Air.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto, mengatakan kebutuhan pendanaan infrastruktur 2015-2019 di RPJMN sebesar Rp 4.700 triliun, tidak hanya dipenuhi oleh sektor APBN maupun BUMN. Namun, pemerintah juga turut melibatkan pihak swasta.

"Kalau kita lihat total kebutuhan infrastruktur 2015 -2019 di RPJMN itu Rp 4.700 triliun. Akan ada kebutuhan yang terpenuhi dari sektor pemerintah maupun BUMN. Ini juga kesempatan swasta untuk bisa masuk ke pembangunan infrastruktur kita," ujar Hadiyanto di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/9).

Hadiyanto menjelaskan dari angka tersebut kontribusi APBN sebanyak 41,3 persen atau sebesar Rp 1.941 triliun. Sementara itu, BUMN memiliki peran sebesar 22 persen atau Rp 1.034 triliun lalu swasta sebesar 36,7 persen atau senilai Rp 1.725 triliun.

Pemerintah telah menargetkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pada 2018 mendatang sebesar Rp 409 triliun. Dana tersebut digunakan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 161,2 triliun.

Untuk belanja non K/L pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 3 triliun, transfer ke daerah dan dana desa untuk infrastruktur Rp 182,8 triliun. Lalu untuk fasilitas pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 48,1 triliun, Infrastruktur sosial Rp 9 triliun, serta dukungan infrastruktur sebesar Rp 4,9 triliun.

"Kita masih pembahasaan di RAPBN menyediakan infrastruktur sebesar Rp 409 melalui K/L segala macam. Jadi, itu yang akan kita terus optimalkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang sudah dalam Perencanaan pembangunan," pungkasnya.

(mdk/bim)