Hatta optimis tak ada PHK pekerja tambang usai larangan ekspor

Para pekerja tambang disebut bisa beralih bekerja di smelter.

2014-01-13 12:09:35

Hatta Rajasa

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 soal larangan ekspor mineral mentah diyakini tak menggerus kinerja perusahaan tambang di Indonesia. Alasannya, mayoritas perusahaan sudah memberi komitmen pada pemerintah membangun instalasi pemurnian, alias smelter.

"Kita melihat banyak yang akan selesai di 2014 ini smelternya, ada beberapa sudah dilaporkan. Jadi kita harapkan itu akan berjalan dengan baik di sana," kata Hatta di kantornya, Jakarta, Senin (13/1).

Dengan acuan itu, maka Hatta optimis kekhawatiran bahwa larangan ekspor ore atau gundukan tanah berisi mineral tak akan memicu PHK massal. Sebab, para pekerja tambang bisa beralih bekerja di smelter, sesuai amanat UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang jadi landasan terbitnya PP.

"(Potensi PHK) sudah di-manage. Dalam UU itu dalam penjelasannya kalau dibaca memperhatikan pendapatan negara, keekonomian daerah, dan tenaga kerja. Itu juga jadi satu pertimbangan," kata Hatta.

Pemerintah mengaku tidak akan mundur soal pelarangan ekspor bahan mentah. Jika ada penundaan setelah 12 Januari 2014, hal itu juga dianggap Hatta tidak adil buat perusahaan yang sudah berinvestasi membangun smelter.

"Itu sudah setengah mati, mengolahnya itu investasinya sudah ratusan juta dollar itu, jadi yang (perusahaan) lain ini kalau ditinggalkan enggak boleh," ujarnya.

Sebelumnya, Lembaga Kajian Strategis Pertambangan dan Energi (IMES) mengingatkan bahwa tetap ada potensi pemecatan massal pekerja ketika pemerintah melarang ekspor mentah untuk nikel, bauksit, tembaga, mangan, emas, dan batu bara.

Larangan ini disebut mengancam 10.600 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Ketika produksi mereka berkurang, bukan cuma pekerja yang dipangkas. Masyarakat di sekitar tambang juga kena dampak negatif.

"Kehidupan 1 juta buruh tambang, termasuk keluarganya dan ribuan orang dari sektor ikutan yang kehilangan mata pencaharian utama, tampaknya luput dari perhatian pemerintah," kata Direktur Eksekutif IMES Erwin Usman dalam keterangan pers kemarin.

Dia juga tak yakin pada optimisme pemerintah bahwa ribuan perusahaan tambang akan segera membangun smelter untuk menyerap tenaga kerja. Alasan Usman, smelter butuh investasi besar di kisaran USD 2 miliar, ada kerumitan pembebasan lahan.

"Jika tahun ini saja berdiri 60-100 smelter di tengah-tengah kawasan penduduk, senyatanya konflik terbuka yang akan langsung terlihat adalah konflik agraria akibat rebutan lahan dan ruang hidup antara korporasi dan warga," kata Usman.

(mdk/bim)