Harga komoditi belum pulih, BI minta pemerintah waspada rasio ekspor
DSR, dalam istilah pengelolaan keuangan merupakan rasio utang terhadap pendapatan. Dalam konteks ini, jumlah beban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang yang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor.
Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo meminta agar pemerintah mewaspadai debt to service ratio (DSR). Alasannya, saat ini, harga komoditi masih belum membaik sehingga mempengaruhi lambatnya pertumbuhan ekspor dalam negeri.
DSR, dalam istilah pengelolaan keuangan merupakan rasio utang terhadap pendapatan. Dalam konteks ini, jumlah beban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang yang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor.
"Kita melihat bahwa rasio ekspor yang relatif belum tumbuh karena harga komoditi yang belum membaik itu membuat ratio service kita perlu diwaspadai," kata Agus di kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Senin (19/9).
Meski demikian, dirinya mengimbau agar pinjaman yang dilakukan pemerintah maupun sektor swasta dilakukan untuk kegiatan produktif seperti belanja manufaktur, bukan sektor yang bersifat konsumtif. Alasannya, agar belanja tersebut memiliki dampak ekonomi yang berkelanjutan.
"Dan selama ini yang kita jaga adalah penggunaan untuk yang produktif dan didukung oleh hedging sehingga tidak membuat resiko foreign exchange," pungkasnya.
Baca juga:
BI: Jangan hanya andalkan perbankan untuk pendalaman pasar keuangan
Pengusaha desak DPR revisi aturan buka data perbankan untuk pajak
Ini faktor buat harga gas RI lebih mahal dibanding Singapura
Pengusaha: Dwelling time dibuat lama untuk ciptakan rente
Mentan: Kami potong dana dinas demi lahan jagung 2 juta hektar
Kemendag: Indonesia bisa kalahkan China untuk ekspor makanan ke AS
Awal pekan, Rupiah melemah ke level Rp 13.163 per USD