Harga BBM naik turun, bukti buruknya tim ekonomi Jokowi

Pemerintah melanggar konstitusi karena menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar.

2015-04-01 17:34:29

BBM Naik

Dalam kurun waktu enam bulan, pemerintahan Jokowi-JK sudah tiga kali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan dua kali menurunkan harga BBM. Kenaikan harga BBM terakhir dilakukan akhir pekan lalu, 28 Maret 2015.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, kenaikan harga BBM dan imbasnya pada kenaikan harga sejumlah komoditas serta tarif angkutan, tidak bisa dilepaskan dari kesalahan pemerintahan Jokowi-JK.

Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi memasukkan buruknya mekanisme penetapan harga BBM dalam daftar rapor merah pemerintahan Jokowi-JK. Dia menilai pemerintahan Jokowi-JK sudah kehilangan tajinya.

"Ini akibat buruknya tim ekonomi pemerintah yang terus membebani masyarakat. Dulu masyarakat berharap presiden baru, harapan baru. Tapi kok kayak begini?" kata Tulus di Jakarta, Rabu (1/4).

Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menuding pemerintah tidak menyiapkan skema atau kebijakan untuk menekan dampak harga BBM yang fluktuatif. Akibatnya, semua komoditas publik mengalami gejolak.

"Benar pemerintah pernah menurunkan harga BBM, tapi terbukti turunnya harga BBM tidak diiringi dengan turunnya harga-harga komoditas," kata Sudaryatmo di tempat sama.

Awalnya YLKI tidak masalah dengan kebijakan pemerintah mencabut BBM bersubsidi. Namun langkah ini justru membuat konsumen menjadi 'korban' kebijakan pemerintah.

Dia menyarankan pemerintah tidak menyerahkan pembentukan harga BBM pada mekanisme pasar. Sebab, itu sama artinya menyerahkan risiko dan beban perekonomian global pada konsumen.

"Selama ini mekanisme harga BBM dievaluasi setiap bulan. Lalu apa gunanya negara yang seharusnya jadi bumper," ujar Sudaryatmo.

Meski pemerintah selalu membantah dengan menyatakan pemerintah tak pernah menyerahkan penentuan harga BBM pada mekanisme pasar, pada kenyataannya justru sebaliknya. Secara tegas dia mengatakan, dengan menyerahkan harga BBM sesuai mekanisme pasar, pemerintahan Jokowi-JK telah melanggar konstitusi. Pasalnya dalam undang-undang Migas menyebutkan bahwa harga migas tidak boleh mengikuti harga pasar.

"Buat apa ada negara kalau semua harga diserahkan ke pasar. Enak banget jadi pejabat. Konsumen menanggung perekonomian global," terangnya.

Dia menambahkan, seharusnya pemerintah segera merombak politik kebijakan energi dan mengutamakan energi baru dan terbarukan. Sehingga sarana transportasi publik menjadi terintegrasi, manusiawi dan terjangkau.

(mdk/noe)