Merdeka.com - Naik turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus mengundang protes keras dari masyarakat dan LSM. Sebab cenderung berdampak buruk. Kenaikan harga BBM hampir selalu diikuti naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dan kenaikan tarif angkutan.

Di sisi lain pemerintah menanggapi santai protes masyarakat. Pemerintah menganggap masyarakat belum terbiasa dengan pencabutan subsidi BBM jenis premium. Pemangku kepentingan selalu meminta masyarakat untuk terbiasa dan menerima sistem ini.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) aneh dengan sikap pemerintah, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menanggapi protes masyarakat terkait kenaikan harga BBM. Menurutnya, tidak adil jika pemerintah hanya menuntut masyarakat tanpa menyiapkan kebijakan penangkal anjloknya harga minyak dunia.

"Tidak fair jika Menteri ESDM meminta masyarakat harus terbiasa dengan harga BBM yang fluktuatif, sementara pemerintah tidak menyiapkan skema kebijakan untuk menekan dampaknya," kata Sudaryatmo di Jakarta, Rabu (1/4).

Pihaknya juga menuding pemerintah tidak transparan dalam skema pencabutan subsidi BBM jenis premium. Pihaknya mempertanyakan apa untungnya bagi masyarakat dengan kebijakan itu.

"Apa kompensasi atas pencabutan subsidi energi (BBM) tersebut, untuk apa? (Pemerintah) harus buktikan dengan kebijakan konkret dan terukur," tegasnya.

Seharusnya pemerintah merombak kebijakan energi untuk kemudian mengutamakan energi baru dan terbarukan. Sehingga sarana transportasi publik menjadi terintegrasi, manusiawi dan terjangkau.

Dia menyarankan pemerintah tidak menyerahkan pembentukan harga BBM pada mekanisme pasar. "Selama ini mekanisme harga BBM dievaluasi setiap bulan, artinya risiko perekonomian global dibebankan ke konsumen. Lalu apa gunanya negara yang seharusnya jadi bumper," terangnya.