Genjot ekonomi, kemenlu gandeng pengusaha dalam proses diplomasi

Menteri Retno mengungkapkan, tidak bisa sendirian dalam upaya memprioritaskan hubungan ekonomi.

Kementerian Luar Negeri menjadikan masalah ekonomi salah satu prioritas diplomasi Indonesia. Guna mendukung langkah tersebut pihaknya membutuhkan kerja sama dengan pelaku dunia usaha.

"Yang perlu saya tekankan, situasi ekonomi adalah salah satu prioritas diplomasi Indonesia di luar negeri," ujar Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam acara Rapat Kerja Nasional Kadin Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (19/10).

Dia mengungkapkan, pihaknya juga melakukan berbagai hal untuk mendukung prioritas itu. Sebagai contoh, kemenlu membuat pusat data peraturan-peraturan dari 155 negara mitra dagang Indonesia.

"Semua diplomat (juga) bicara masalah ekonomi. Ini harus diutamakan di teman-teman politik luar negeri. Itu sudah sangat jelas," ungkapnya.

Menteri Retno mengungkapkan, tidak bisa sendirian dalam upaya memprioritaskan hubungan ekonomi. "Kami tak mungkin melakukannya sendiri karena kami hanya membuka jalan. Selanjutnya adalah pemain usaha. Kolaborasi merupakan hal yang harus diutamakan. Para diplomat kami more than ready untuk membantu," ujarnya.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyambut baik permintaan kolaborasi dari pemerintah. Pihaknya merasa terbantu dengan adanya kolaborasi pemerintah-pengusaha di sektor ekonomi.

"Database (peraturan) penting sekali. (Selama ini), kami kesulitan memahami peraturan-peraturan di negara tujuan ekspor atau mitra berbisnis. Itu sangat fundamental," kata Wakil Ketua Umum bidang Perdagangan‎ Kadin, Chris Kanter.

Dia juga mengatakan bahwa kewajiban para dubes membahas ekonomi dalam diplomasi, bisa memperkuat hubungan dubes dengan swasta dalam negeri. Diharapkan, mereka bisa membantu pengusaha untuk penetrasi pasar.

"Harapan kami, ini akan sangat membantu dalam penetrasi pasar, baik negara baru tujuan ekspor maupun negara tradisional," tutupnya.

Baca juga:
Di pasar bebas ASEAN, pemerintah harus lindungi produk dalam negeri
Pengusaha muda minta pemerintah konsisten jalankan paket kebijakan
Mendag ungkap paket deregulasi RI tertinggal dari negara lain
Bos Panasonic ingatkan pemerintah penyakit impor RI belum sembuh
Hary Tanoe sebut kinerja ekonomi setahun Jokowi-JK masih lambat