FITRA sebut dana PMN BUMN lebih dinikmati elit partai

Tujuan PMN tidak menghasilkan output pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2016-08-18 16:11:13

FITRA

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima BUMN dalam APBN Perubahan 2016 mencapai Rp 47,82 triliun. Apabila dijumlahkan dengan PMN sejak APBNP 2015 sebanyak Rp 68 triliun, maka total PMN yang diperoleh BUMN adalah sebesar Rp 115,8 triliun.

Akan tetapi, tujuan PMN tidak menghasilkan output pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Hingga saat ini tidak ada evaluasi untuk BUMN tahun ini. Bahkan, cenderung banyak dibagikan untuk elit partai kerana BUMN masih dijadikan sapi perah oleh politisi," kata Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto di kantor Sekjen Fitra, Jakarta, Kamis (18/7).

Terkait hal tersebut, Fitra menolak PMN BUMN tanpa didasari pada pembangunan BUMN yang jelas dan berpengaruh pada peningkatan PNBP.

"Yang paling mencurigakan mendapat PMN paling besar adalah PLN senilai Rp 10 triliun. Konon PMN besar ini untuk pembiayaan proyek 35.000 MW, namun hanya untuk menarik investor saja, tidak untuk pembiayaan penuh," jelasnya.

Untuk itu, perlu adanya evaluasi segera dari pemerintah. Sehingga, dana ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

"Jadi harus segera dievaluasi segara dan jangan sampai merugikan rakyat. Karena kalau untuk pembangunan dana ini akan sangat besar manfaatnya," katanya.

Sementara itu, Kementerian BUMN tengah mematangkan konsep holding BUMN pada berbagai sektor. Menurut Yenny, super holding ini akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan milik negara.

"Lalu ada super holding yang juga mengkhawatirkan. Ini adalah gaya privatisasi halus. Dalam jangka panjang, Upaya ini juga dikhawatirkan aset kita bisa dikuasai oleh asing," tutupnya.

(mdk/sau)