Februari 2018, pemerintah target salurkan BPNT ke 2,6 juta penerima PKH

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan menambah bantuan pangan non tunai (BPNT) menjadi 2,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Februari 2018 mendatang. Seperti diketahui pada 2017 pemerintah menargetkan BPNT mencapai 1,2 juta KPM.

2018-01-16 16:48:01

Darmin Nasution

"Rencananya Februari itu akan dinaikkan dari 1,2 juta ditambah 2,6. Tetapi ada syaratnya 1,2 juta itu benar-benar beres. Artinya sudah orang keluarga miskin itu sudah dapat rekeningnya, kartunya. Kalau belum beres jangan ditambah dulu," kata Menko Darmin di Kantor Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Selasa (16/1).

Berdasarkan data yang diterima, sudah 1,2 juta KPM menerima BPNT. Namun pemerintah akan memastikan lebih dulu data tersebut sebelum menambah BPNT. "Itu sebenarnya sudah dibagikan. Kalau menurut datanya itu sudah dibuka rekeningnya semua, tetapi kita ingin memastikan semua keluarga miskin sudah dapat," ujarnya.

Lebih lanjut, selain BPNT pemerintah juga memberikan bantuan sosial beras kepada 14,2 juta KPM. Dengan begitu ada dua program bantuan sosial yang berjalan yakni BPNT dan rasta atau beras sejahtera.

"Jadi ada 2 macam yang berjalan, ada yang bantuan non tunai itu artinya rekeningnya dia dibuka kemudian dia diberikan kartu untuk dia belanja, dia lebih bebas kalau sudah dapat kartu. Dia bisa belanja di warung yang paling dekat dengan dia, tentu saja kartunya harus bisa dibaca sama alatnya sehingga dia bisa beli bukan cuma beras tapi mungkin telur atau apa. Tapi kalau dia bantuan sosial beras yang sisa dari 1,2 juta itu, itu dapatnya beras tidak bisa bukan uang," terang Menko Darmin.

Sementara itu, Menko PMK Puan Maharani mengatakan, BPNT akan diberikan kepada 1,2 juta KPM di 44 kota seluruh Indonesia. Validasi pun telah dilakukan dari tahun 2017, maka saat ini baru 1,1 juta KPM.

"Jadi sekarang angkanya 1,1 kurang lebih berapa hampir 1,2 itu sudah valid, namun ada kurang lebih 100 ribuan data yang memang saat ini masih kita verifikasi terus karena orang nya pindah, ada yang meninggal, ada yang terverifikasi orang tersebut tidak perlu menerima bansos dan BPNT," terangnya.

(mdk/azz)