Efisiensi Anggaran Rp3,5 Triliun, Pemerintah Fokus Pada Kesejahteraan Rakyat

Dalam RAPBN 2026, pemerintah telah mengidentifikasi beberapa program sosial sebagai prioritas utama.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak seharusnya diartikan sebagai pengurangan dana transfer ke daerah (TKD). Ia berpendapat bahwa efisiensi merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Prabowo menyatakan, 'efisiensi jangan diartikan potong transfer daerah', saat meresmikan pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 pada hari Jumat, 19 September 2025.

Ia menjelaskan bahwa transfer ke daerah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, namun semua program pemerintah tetap ditujukan untuk masyarakat di daerah.

Presiden juga memberikan apresiasi kepada beberapa kepala daerah yang berhasil melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.

"Efisiensi dikurangilah perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar-seminar, dan kunjungan kerja. Yang penting adalah kerja, bukan kunjungan kerjanya," tegas Prabowo.

RAPBN 2026 Fokus ke Rakyat

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi untuk transfer daerah ditetapkan sebesar Rp650 triliun. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp919 triliun, dengan outlook sebesar Rp864,1 triliun.

Prabowo menjelaskan bahwa dana hasil efisiensi tersebut akan digunakan untuk program-program prioritas yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan irigasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan penguatan ketahanan pangan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk fokus pada kesejahteraan rakyat.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menambahkan bahwa Kementerian Keuangan telah mencatat efisiensi anggaran mencapai Rp3,53 triliun selama periode 2020 hingga 2025. Efisiensi ini diperoleh dari evaluasi dan pengurangan belanja yang dianggap tidak mendesak.

"Kita bisa mengestimasi total efisiensi 2020--2025 adalah sebesar Rp3,53 triliun," dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta.

Suahasil juga menyatakan bahwa efisiensi internal akan terus dilanjutkan pada tahun 2026 dengan fokus pada pengurangan belanja birokrasi.

“Kita akan melanjutkan kebijakan efisiensi termasuk standardisasi biaya, pengendalian belanja birokrasi, serta perluasan kantor layanan bersama Kemenkeu di seluruh Indonesia,” ujarnya, menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.