LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. UANG

DPR: Satgas Pangan harus usut tuntas tata niaga bawang putih

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus bekerja secara maksimal untuk memberantas kartel-kartel yang diduga bermain harga tinggi terhadap bawang putih, tentu berdasarkan temuan-temuan di lapangan.

2018-04-10 20:51:57
Kartel pangan
Advertisement

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi meminta Polri atau Satgas Pangan untuk menelusuri dugaan penyelewengan permainan kartel bawang putih.

"Satgas Pangan harus mengusut tuntas tata niaga bawang putih, apalagi ada temuan dari BPK ada sembilan kejanggalan niaga pangan," kata Viva Yoga usai menerima audiensi asosiasi pedagang bawang putih di Gedung DPR Selasa (10/4).

Ketua DPP PAN ini mengatakan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus bekerja secara maksimal untuk memberantas kartel-kartel yang diduga bermain harga tinggi terhadap bawang putih, tentu berdasarkan temuan-temuan di lapangan. "Saya rasa Polri akan bekerja secara profesional," ujarnya.

Advertisement

Menurut dia, sampai saat ini para pedagang tidak menerima pasokan bawang putih, sehingga ini menjadi masalah besar untuk petani bawang di Indonesia. Bahkan, pedagang selama beberapa tahun ini tidak jual bawang putih lokal tapi jual bawang putih impor.

"Jadi nanti kita akan panggil dari Kementerian Pertanian, kita akan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Satgas Pangan," jelas dia.

Berdasarkan data dari tahun 2017, 97 persen bawang putih berasal dari impor yaitu 450 ribu ton. Padahal, target pemerintah di tahun 2019 swasembada bawang putih. "Di tahun 2018 ini target pemerintah diturunkan menjadi 300 ribu, ini memang menjadi problem besar," tandasnya.

Advertisement

Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan impor bawang putih, karena belum mampu membantu penurunan harga komoditas tersebut di pasaran.

"Saat ini, lebih dari 50 persen kebutuhan bawang putih di dalam negeri dipenuhi dari impor. Meski, impor bawang putih diterapkan tanpa menggunakan skema kuota, namun dinilai belum mampu membuat harga komoditas tersebut stabil," kata Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (22/3).

Menurut dia, pemerintah harus menelusuri penyebab dari tingginya harga bawang putih di pasaran. Jika memang murni karena permintaannya meningkat, maka pasokan harus ditambah.

Baca juga:
Harga pangan naik, Satgas Pangan Polri klaim belum temukan permainan kartel
Kapolri jelang Natal & Tahun Baru: Para kartel bahan pokok hati-hati kami mengawasi
Wantimpres: Mafia di bidang migas sudah dikalahkan jika di pangan ada hentikan!
Gerebek gudang benih wortel asal China di Surabaya, Bareskrim amankan satu pengelola
PT IBU terbukti curangi Indomaret, kirim beras tak sesuai pesanan

(mdk/idr)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.