DPR panggil Menko Luhut pertanyakan pemberian izin ekspor Freeport
DPR dan Menteri Luhut juga akan membahas mengenai penghematan investasi Blok Masela.
Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan hari ini memenuhi panggilan rapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat ini rencananya untuk membahas dua hal.
"Pembahasan terkait RAPBN 2017, serta laporan terkait kebijakan menteri ESDM pasca reshuffle," kata Ketua Komisi VII, Gus Irawan saat membuka rapat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/9).
Irawan menjelaskan, ada 3 poin yang dibahas perihal kebijakan Menko Luhut selaku Plt Menteri ESDM. Pertama, terkait revisi dari PP 79 mengenai cost recovery, kemudian hitungan Blok Masela yang bisa ditekan, dan surat persetujuan ekspor PT Freeport Indonesia.
"Tiga hal itu yang akan dibahas," tandasnya.
Dalam rapat hari ini, pejabat eselon I dari Kementerian ESDM tampak hadir seluruhnya. Selain itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Sutjipto, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi juga hadir dalam rapat tersebut.
Baca juga:
Lika-liku Freeport terancam tak bisa ekspor konsentrat tahun depan
Freeport terancam tak bisa lagi ekspor konsentrat tahun depan
Kinerja Freeport turun, ketimpangan kaya-miskin Papua ikut menyempit
Luhut: Izin ekspor Freeport diberikan Sudirman Said, bukan Arcandra
Jejak Luhut & Darmo dalam kasus Papa 'Minta Saham' hingga Arcandra
Bahas nasib Freeport, Menko Luhut akan kumpulkan petinggi ESDM besok
Perpanjang ekspor Freeport, kebijakan Arcandra disebut pro republik