DPR minta KKP tak hanya tangani pencurian ikan ilegal

KKP juga harus fokus dalam melakukan pembinaan nelayan, pelestarian ekosistem laut, serta perbaikan infrastruktur pelabuhan dan kapal tangkap ikan. Sebab, memerangi pencurian ikan di laut Indonesia bisa dilimpahkan kepada aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI AL.

2016-10-22 17:00:00

DPR

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar tidak hanya fokus pada penanganan pencurian ikan. Menurutnya, masih banyak hal strategis dalam sektor kelautan dan perikanan yang perlu diperhatikan secara seksama.

Dia menilai, KKP juga harus fokus dalam melakukan pembinaan nelayan, pelestarian ekosistem laut, serta perbaikan infrastruktur pelabuhan dan kapal tangkap ikan. Sebab, memerangi pencurian ikan di laut Indonesia bisa dilimpahkan kepada aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI AL.

"Konsentrasi KKP lebih banyak kepada pemberantasan pencurian ikan juga mengakibatkan produksi ikan nasional menurun," kata Bambang seperti ditulis Antara, Sabtu (22/10).

Dengan menurunnya produksi ikan nasional, maka akan membuka peluang lebih besar terhadap impor ikan. Padahal, jika pemerintah menyeimbangkan peningkatan sektor perikanan dari internal dan eksternal, maka Indonesia tidak perlu mengimpor ikan dari negara lain.

Selain itu, Bambang juga mendesak agar pemerintah menyediakan infrastruktur pelabuhan perikanan laut yang memadai, serta kapal penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam rangkaian kerjanya ke Maluku dan Sulawesi Utara, menyempatkan diri berkunjung ke pabrik pengolahan dan pengalengan ikan PT Delta Pasific Indotuna, Terminal Petikemas Bitung dan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

Dalam kegiatan ini, JK mendapati pasokan ikan menurun drastis lantaran kapal-kapal terhambat beroperasi akibat adanya aturan yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Aturan tersebut yakni moratorium perizinan kapal eks asing dan pelarangan transhipment sejak 2014, serta kewajiban pengukuran ulang untuk kapal-kapal nelayan.

Bahkan, untuk bisa tetap berproduksi, sebagian pabrik pengolahan ikan sudah mengimpor bahan baku ikan, meski sebenarnya ikan yang dibutuhkan melimpah di perairan Indonesia. Hanya saja tidak ada kapal nelayan yang mengambil ikan-ikan tersebut lantaran terbentur aturan yang dikeluarkan oleh KKP.

"(ikan sudah impor) Iya kita perlu perhatikan itu," kata JK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Sulawesi Utara, Jumat (18/3).

(mdk/bim)