Mogok melaut nelayan ancam kemajuan maritim Indonesia

Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) berencana akan melakukan revitalisasi pelabuhan perikanan Muara Baru, Jakarta Utara dan menjadikannya pasar ikan modern. Namun, langkah ini tak berjalan mulus.

Menurut Ketua PPIP (Paguyuban Pemindang Ikan) Winarso, kebijakan ini hanya akan memupuskan cita-cita Presiden Joko Widodo memajukan industri kemaritiman Indonesia. Penyebabnya, para nelayan, buruh dan Anak Buah Kapal (ABK) melakukan mogok kerja selama lima hari yang dampaknya para pemindang kekurangan pasokan ikan.

Kapal ikan tidak melaut karena perizinan kapal yang tidak selesai berbulan-bulan. Pabrik dan cold storage tutup karena tidak kuat menanggung kenaikan tarif sewa lahan sebesar 450 persen lebih.

"Kami minta Perum Perindo memberikan solusi bagaimana agar kami bisa tetap bekerja. Kalau bahan baku tidak ada, bagaimana bisa kami buat ikan pindang. Sementara konsumen se-Jabodetabek dan Jabar sangat membutuhkan ikan pindang," ucap Winarso saat bertemu Perum Perindo di Jakarta, Jumat (14/10).

Tutupnya operasional pabrik dan cold storage di Muara Baru dipicu oleh kenaikan tarif sewa lahan yang dinaikan 450 persen lebih oleh pihak Perum Perindo. Anggota PPIP yang jumlahnya ribuan ini mengaku aksi mogok kerja di Pelabuhan Muara Baru sangat berdampak pada usaha mereka. PPIP yang anggotanya kebanyakan pedagang menengah dan kecil sangat bergantung kepada Pelabuhan Muara Baru.

"90 persen pedagang ikan pindang di Jabar dan Jabodetabek bahan bakunya dari Pelabuhan Muara Baru. Selain harganya murah, jenis ikannya lebih lengkap dibanding pelabuhan lainnya," tambah Hasto, pedagang ikan pindang yang membawahi 40 pengecer di pasar Kramat Jati yang ikut dalam pertemuan.

PPIP juga meminta Perum Perindo untuk segera mengambil langkah yang bijaksana agar perusahaan perikanan dan cold storage kembali beroperasi. Sebab, jika mogok terus berlanjut, pedagang ikan pindang akan kesulitan mencari bahan baku

"Pendapatan kami turun hingga 50 persen. Kalau biasanya kami dapat Rp 1 juta sampai Rp 4 juta, sekarang tinggal separohnya‎. Kalau bahan baku kosong, terpaksa kami harus mencari di luar Jawa, tambah berat lagi beban kami, harapan kami bapak Presiden segera lihat kondisi kami di lapangan", keluh Indra, pedagang ikan pindang yang membawahi 25 pengecer di Pasar Minggu.

Perum Perindo membuka kesempatan untuk berdialog kembali dengan perusahaan perikanan soal sewa lahan Rp 365.000. Bila sewa lahan dirasa memberatkan, Perindo bersedia membahasnya dengan perusahaan untuk mencari angka yang pas.

"Kami juga akan meminta BPK RI untuk menghitung berapa sebenarnya tarif wajar yang diberlakukan. Ini untuk menghindari ada temuan BPK. Yang jelas Perum Perindo membuka ruang dialog dengan seluruh pelaku usaha perikanan Pelabuhan Muara Baru.