Gerindra kritisi kebijakan Mendag Enggar dan Menteri Susi
Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada pemerintahan Jokowi-JK karena tak berpihak kepada rakyat. Kritikannya pun melayang kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada pemerintahan Jokowi-JK karena tak berpihak kepada rakyat. Kritikannya pun melayang kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Dia mengkritisi kebijakan Mendag Enggar yang selalu mengimpor beberapa bahan pangan, seperti beras dan gula. Padahal menurutnya, dengan adanya kebijakan ini akan mematikan petani padi dan petani gula.
"Sekarang satu juta ton beras yang alasannya itu untuk menurunkan harga beras di tingkat konsumen, yang kejadian hari ini harga beras di tingkat konsumen naik, impor beras itu impor semuanya, itu ada impor feenya, saya gak mau curiga menteri perdagangan nya dari partai apa ya, tapi maksud saya ini pas zaman menteri ini impor semuanya," katanya saat diskusi di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/7).
"Ini menteri perdagangannya impor, impor beras, gula dan sebagainya dan satu juta beras yang notabennya padi itu lapangan pekerjaan sebagian besar rakyat kita di pedesaan yang kerja di sektor pertanian hancur karena nilai tukar petani bisa cek di BPS jatuh," ucap dia.
Ferry juga mengkritik kebijakan Menteri Susi yang melarang nelayan menggunakan alat tangkap cantrang untuk memancing. Baginya, ini membuat nelayan rugi. "Nilai tukar nelayan jatuh karena menteri Pudjiastuti yang baru lulus kemarin itu melarang penggunaan alat tangkap cantrang, alat tangkap yang biasa digunakan oleh nelayan, jadi kata nelayan ini saya disuruh mancing apa ikannya di tombak gitu," ujar Ferry.
Ferry juga tak yakin bila lembaga survei memberi nilai positif tentang kinerja Menteri Susi. Harusnya lembaga survei bertanya langsung kepada nelayan.
"Cuma kalo survei, lembaga survei nanya -nanya tentang ibu Susi di mal, bagaimana mba mas tentang bu Susi, orang yang ditanya di mal tentang bu Susi wah mantep, coba nanyanya ke nelayan, belom nanya udah di sambit nelayan, jadi nilai tukar petani jatuh, nilai tukar nelayan jatuh," ujar Ferry.
Maka dari itu, perlu ada pemimpin yang mengerti tentang keberpihakan. Dia pun menyindir Presiden Jokowi yang hanya mengandalkan tampilan sederhana tapi kebijakannya belum merakyat.
"Yang sekarang ini presiden Joko Widodo kita anggap kurang punya keberpihakan, casingnya seperti mas Bobby (politikus Golkar) bilang, kayaknya merakyat, tapi ternyata cuman casing, tapi kebijakan nya ternyata gitu impor semua. Menurut saya muka boleh begitu, tapi yang memberi masukan kan kanan kirinya bukan hanya beliau, itu bisa ditelusuri," tandasnya.
Baca juga:
Apindo nilai aturan dalam RUU SDA berdampak negatif pada iklim usaha, ini sebabnya
BKPM persiapkan diri ambil alih online single submission
Pemberian blok migas dan tambahan subsidi, cara pemerintah tekan defisit Pertamina
Sejak awal tahun, BI catat Rupiah telah melemah sebesar 5,81 persen
Ini alasan BI tahan suku bunga acuan di 5,25 persen