DPR dukung sikap presiden gagalkan rencana akuisisi BTN

Poempida mengingatkan Dahlan agar tidak gegabah dalam membuat satu kebijakan.

2014-04-23 16:41:32

BUMN

Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) mengapresiasi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) melalui sekretariat kabinet yang meminta penundaan rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara ( BTN ) oleh PT Bank Mandiri .

Anggota DPR Komisi XI, Poempida Hidayatullah, justru khawatir, bila rencana ini diteruskan, karyawan BTN bakal jadi korban.

"Bagus sekali edaran itu. Terdapat ribuan karyawan BTN se-Indonesia yang berpotensi menganggur jika akuisisi ini dilakukan. Hal ini tidak sejalan dengan visi Presiden SBY yang justru mengurangi angka pengangguran," ujarnya di Gedung DPR , Rabu (23/04).

Lebih jauh, Poempida mengingatkan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan agar tidak gegabah dalam membuat satu kebijakan.

Berkaca dari permasalahan pekerja outsourcing di sejumlah perusahaan BUMN yang sampai sekarang belum ada solusi, dia merasa Dahlan kerap tidak memikirkan nasib karyawan.

"Saya menilai, Dahlan Iskan bukan sosok pejabat publik yang bisa dipercaya untuk mengemban amanah mengingat permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan BUMN saja tidak diselesaikan," cetusnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta rencana akuisisi sesama bank pelat merah itu ditunda sampai batas waktu belum ditentukan. Minimal, jangan ada langkah apapun hingga akhir masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Alasan Dipo sesuai hasil sidang kabinet 16 Januari 2014 yang tertuang di Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014, para menteri dan lembaga pemerintah wajib berperan aktif dalam menjaga keamanan selama pemilihan presiden.

Setkab pun telah menulis surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan , untuk tidak mengambil kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat dan membebani pemerintahan ke depan.

"Pengalihan saham negara di BTN ke Bank Mandiri berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, untuk ditunda sampai ada penjelasan yang komprehensif," kata Dipo.

(mdk/bim)