DPR: Dari dulu Freeport kalau ada apa-apa ancamannya PHK

DPR: Dari dulu Freeport kalau ada apa-apa ancamannya PHK. Gus Irawan menilai jika tidak ada kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Freeport tidak jadi masalah harus melalui arbitrase. Jika permasalahan ini berlanjut ke jalur arbitrase, dirinya meyakini Indonesia berada di posisi yang kuat.

2017-02-20 18:48:46

Freeport

PT Freeport Indonesia berencana akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan dalam jumlah besar. Freeport berniat untuk merumahkan karyawan baik pekerja lokal atau asing. Paling tidak, 12.000 karyawan kontrak dari total 30.000 karyawan disebut akan dirumahkan pekan ini.

Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Gus Irawan Pasaribu, angkat suara terkait rencana tersebut. Menurutnya, rencana PHK merupakan lagu lama dari Freeport.

"Tidak, saya kira tadi sudah jelas. Dari dulu (Freeport) kan kalau ada apa-apa ancamannya PHK. Saya kira tidak (terealisasi). Tadi kan ada alternatif solusi yang ditawarkan bahkan izin ekspor diberikan," kata Gus Irawan di Gedung DPR, Senayan, Senin (20/2).

Selain itu, terkait ancaman arbitrase yang dilakukan Freeport, dirinya mengatakan jika tidak ada kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Freeport tidak jadi masalah harus melalui arbitrase.

"Perikatan perjanjian kan berikan ruang, kalau tidak sepakat maka penyelesaiannya bisa lewat badan arbitrase, silakan saja," ujarnya.

Jika permasalahan ini berlanjut ke jalur arbitrase, dirinya meyakini Indonesia berada di posisi yang kuat. "Kalau saya melihatnya kuat. Kan kita negara berdaulat. Konsekuensinya diterima. Harusnya 2014 harus selesai pengolahan dan pemurnian. Saya yakin pendekatan B To B tidak perlu ada PHK," tutupnya.

(mdk/bim)