Jika jadi bos Freeport, Jonan tak jadikan opsi PHK pilihan utama

Merdeka.com - PT Freeport Indonesia berencana akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan dalam jumlah besar. Freeport berniat untuk merumahkan karyawan baik pekerja lokal atau asing. Paling tidak, 12.000 karyawan kontrak dari total 30.000 karyawan disebut akan dirumahkan pekan ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengaku sampai saat ini dirinya belum menerima laporan terkait PHK karyawan Freeport.

"Belum ada, saya tidak mau pakai kalimat 'jika'. Tapi gini, perusahaan yang baik menganggap pegawai adalah aset paling penting. Tidak digunakan unuk keputusan pertama, tapi pemecatan keputusan terakhir," kata Menteri Jonan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/2).

Menurutnya jika dirinya menjadi pimpinan dari Freeport pemecatan karyawan adalah pilihan terakhir. "Kalau saya CEOnya Freeport saya akan bertindak berbeda," pungkasnya.

Sebelumnya, Freeport mengatakan tambang Grasberg harus memangkas 60 persen produksi per bulan jika tidak kunjung mendapat izin ekspor konsentrat pada pertengahan Februari ini. Sebab, gudang penyimpanan sangat terbatas dan sudah hampir penuh.

"Semua kegiatan pertambangan telah berhenti sepenuhnya. Sekarang hanya perawatan saja," kata kepala serikat pekerja Freeport Indonesia, Virgo Solossa seperti ditulis Reuters di Jakarta, Kamis (17/2). Virgo menyebut, saat ini sudah 33.000 karyawan Freeport yang dirumahkan.

Ribuan pekerja berencana akan menggelar demonstrasi pada Jumat (18/2) di Timika, Papua. Mereka menuntut agar pemerintah membuat aturan bijaksana atau jalan keluar lain mengenai situasi yang sangat sulit saat ini.

"Jika pemerintah tidak berhati-hati ini telah dan akan berdampak lebih jauh pada operasi Freeport. Baik untuk pekerja sebagai penerima manfaat langsung dan masyarakat luas sebagai penerima manfaat dari keberadaan Freeport," katanya.