DPR belum setuju pemberian modal untuk PT KAI & PT Djakarta Lloyd

Banyak anggota Komisi VI DPR RI yang tidak setuju dengan rencana PMN tersebut, seperti Bambang Haryo Soekartono yang secara tegas menolak tambahan PMN kepada KAI, khususnya untuk pembangunan LRT.

2017-07-13 16:31:39

Kereta Api Indonesia

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI belum menyetujui permohonan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp 2 triliun dan PMN non-tunai untuk PT Djakarta Lloyd sebesar Rp 379 miliar, dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2017.

Banyak anggota Komisi VI DPR RI yang tidak setuju dengan rencana PMN tersebut, seperti Bambang Haryo Soekartono yang secara tegas menolak tambahan PMN kepada KAI, khususnya untuk pembangunan LRT.

"Saya orang paling tidak setuju untuk PMN LRT. Angkutan tidak efisien, karena di Jepang banyak kecelakaan akibat LRT, ini bahaya. Pembangunan LRT Palembang saja butuh anggaran Rp 10 triliun. Ini bisa dipakai buat beli 100 rangkaian kereta karena satu rangkaian kereta saja hanya Rp 70 miliar," kata Bambang di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/7).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso justru mengomentari pemberian PMN untuk PT Djakarta Lloyd. Menurutnya, perusahaan tersebut sudah tidak kooperatif lagi karena banyak kapal yang tidak beroperasi dari perusahaan tersebut.

Selain itu, pemberian modal ke Djakarta Lloyd dinilai berisiko karena perusahaan pelat merah tersebut sedang mengalami restrukturisasi hingga tahun 2019, dan harus membayar utang sebesar Rp 40 miliar per bulan.

"Djakarta Lloyd itu ada kapal yang tidak beroperasi. Dia itu hanya calo. Bagaimana risikonya kalau itu kami biarkan (memberi PMN)," jelas Bowo.

Untuk itu, Komisi VI DPR RI dan Menteri BUMN menyepakati untuk melakukan pendalaman mengenai usulan PMN pada BUMN dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 dalam RDP, dan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam rapat kerja berikut di Masa Sidang V tahun 2016-2017.

(mdk/idr)