Dorong Pemanfaatan Teknologi, Jokowi Indikasikan Jumlah PNS Mulai Dirampingkan

Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal terkait pemanfaatan teknologi untuk mempermudah tata kelola pemerintahan. Ini dilakukan salah satunya guna mendorong efisiensi melalui perampingan jumlah PNS. Menurutnya, penting dalam memanfaatkan teknologi terbaru untuk mempermudah hal-hal yang dulu menyulitkan dan lamban.

2019-08-16 13:21:22

PNS

Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal terkait pemanfaatan teknologi untuk mempermudah tata kelola pemerintahan. Hal ini dilakukan guna mendorong efisiensisalah satunya melalui perampingan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurutnya, penting dalam memanfaatkan teknologi terbaru untuk mempermudah hal-hal yang dulu menyulitkan dan lamban. Peluang ini digunakan untuk melakukan penyederhanaan dalam orientasi kerja pemerintahan. Penyederhanaan ini nantinya akan diikuti dengan penyederhanaan organisasi.

"Organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung. Pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer dan oleh kecerdasan buatan Artificial Intelligence, harus mulai dilepas. Oleh karena itu, jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan harus mulai dipangkas," ujar Presiden Jokowi Widodo di Gedung DPR, Jumat (16/8).

Hal tersebut disampaikan demi mewujudkan visi Indonesia Maju. Dirinya juga menuturkan jika kualitas dan kultur aparat, seperti birokrat, TNI, Polri, dan pejabat BUMN juga harus berubah.

"Kita tidak kompromi kepada aparat yang tidak melayani dan tidak turun ke bawah. Sebaliknya, kita cari dan kita apresiasi aparat yang selalu menebarkan optimisme, melakukan smart shortcut, dan tentunya sepenuh hati melayani rakyat," ucapnya.

Oleh sebab itu, manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan prosedur ketat.

Namun, tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana. Juga, membuka ruang terobosan-terobosan dan mendorong lompatan-lompatan.

"Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi, pelaksana (PNS), orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil," tegasnya dalam pidato kenegaraan.

Reporter Magang: Rhandana Kamilia

(mdk/bim)