DMO batubara dicabut, Jokowi dituding lebih berpihak pada pengusaha dibanding rakyat

Keberpihakan pemerintah kepada rakyat kini dipertanyakan. Menurut Marwan, jika kebijakan patokan harga tertinggi batubara untuk sektor kelistrikan dicabut, maka akan memberatkan PT PLN (Persero) karena Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik akan menyesuaikan harga pasar batubara yang saat ini sedang melambung.

2018-07-31 15:33:27

produksi batubara

Keberpihakan pemerintah kepada rakyat kini dipertanyakan. Hal tersebut terkait dengan rencana perubahan kebijakan harga khusus batubara dalam negeri yang dapat ‎memicu kenaikan tarif listrik.

Direktur Eksekutif Indonesian Re‎sources Studies (IRESS), Marwan Batubara, memandang rencana perubahan kebijakan harga batubara khusus kelistrikan hanya mengakomodir keuntungan perusahaan tambang.

"Kontraktor batubara dapat keuntungan besar. Pajak memang meningkat tapi keuntungan mereka lebih naik. Pak Jokowi, Pak Luhut memihak siapa? Pengusaha atau penduduk Indonesia?," kata Marwan, dalam sebuah diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (31/7).

Menurut Marwan, jika kebijakan patokan harga tertinggi batubara untuk sektor kelistrikan dicabut, maka akan memberatkan PT PLN (Persero) karena Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik akan menyesuaikan harga pasar batubara yang saat ini sedang melambung.

Marwan melanjutkan, agar kenaikan BPP listrik tidak ‎membankan PLN, maka jalan keluarnya meningkatkan ‎beban subsidi listrik agar tarif listrik tidak naik atau kenaikan harga listrik yang dibebankan ke masyarakat.

Marwan pun mempertanyakan, keberpihakan pemerintah ke rakayat. Sebab, jika kebijakan harga batubara khusus kelistrikan benar dihapus, maka yang memperoleh keuntungan adalah pengusaha tambang batubara.

"Kalau ini dicabut beban meningkat, berdampak pada listrik yang dibayar ke konsumen. Kalau tidak naik ‎maka pemerintah harus nambah subsidi," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)