Disebut jual aset BUMN ke swasta, ini kata Rini

Konsep sekuritisasi yang dimaksud Jokowi adalah konsep keuntungan yang diperoleh perseroan melalui salah satu asetnya kemudian dibayarkan dimuka oleh pihak swasta dengan jaminan dan kemudian dana segar tersebut digunakan kembali untuk membangun proyek baru.

2016-11-29 11:21:34

Presiden Jokowi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengklarifikasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut jika perusahaan BUMN harus menjual asetnya untuk mendapat dana segar yang bisa digunakan membangun infrastruktur. Rini berpendapat, maksud dari mantan Walikota Solo tersebut adalah untuk mencari modal baru dengan tanpa menjual aset negara.

Mantan bos PT Astra ini menjelaskan, konsep sekuritisasi yang dimaksud Jokowi adalah konsep keuntungan yang diperoleh perseroan melalui salah satu asetnya kemudian dibayarkan dimuka oleh pihak swasta dengan jaminan dan kemudian dana segar tersebut digunakan kembali untuk membangun proyek baru. Asumsinya, perusahaan pelat merah mendapat pinjaman dari pihak swasta dengan penjaminan aset.

"Simple-nya gini, jalan tol misalnya. Jadi kalau jalan tol secara historis selama satu tahun ini kita bisa tahulah average kira-kira berapa kendaraan yang lewat. Dengan demikian, kita bisa mengetahui revenue dan income kita berapa banyak setiap tahun. Itu yang kita sekuritisasi," ujar Rini kepada wartawan di Cirebon, Jawa Barat, Senin (28/11) malam.

Lebih lanjut, Rini menegaskan tenor dari pinjaman yang diberikan swasta melalui skema sekuritisasi berlaku dari lima hingga 10 tahun. Selama periode tersebut, keuntungan yang didapat perseroan akan dibagi kepada pihak swasta sebagai bentuk cicilan.

"Umpamanya, jalan tol ini bisa mendapatkan revenue selama 10 tahun, Rp 3 triliun. Terus kita menukar obligasi sekitar Rp 2,5 triliun ya itu yang akhirnya revenue strim dari jalan tol ini sudah terikat dengan obligasi ini.‎ Jadi setiap kali kita harus bayar cicilan, itu diambil dari revenue strim itu," jelasnya.

Selain itu, konsep sekuritisasi ini sendiri tidak akan merubah status kepemilikan perusahaan BUMN menjadi milik swasta. Sebab, secara tidak langsung konsep ini layaknya 'menggadaikan' aset negara untuk kemudian digunakan sebagai modal membangun proyek baru.

"Jadi kita revenuenya dapat di muka nih. Uang ini kita bisa pakai untuk investasi baru. Si pemilik obligasi, gue dapat dari mana ya kasih utang seperti ini,‎ ya ini jelas dari revenue mobil-mobil yang lewat itu‎," pungkasnya.

(mdk/sau)