Temui Sri Mulyani, Menteri Rini sebut 2 holding BUMN rampung 2016

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyambangi Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas rencana pembentukan holding BUMN. Rini memperkirakan, pembentukan holding (induk usaha) BUMN Migas dan holding BUMN Tambang akan rampung pada tahun 2016.

"Kita membicarakan proses dalam arti kalau nanti sudah persiapan PP (Peraturan Pemerintah) holdingnya, dan juga perusahaan yang go public bagaimana, kita sudah komunikasikan dengan OJK, dan nanti juga perlu mungkin diinformasikan juga proses kelanjutannya dengan DPR," kata Rini di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (17/11).

Rini menjelaskan, pembahasan meliputi berbagai aspek mulai dari bagaimana pembentukan holding dikaitkan status perusahaan hingga persoalan aset yang akan disatukan. "Kami juga membahas soal saham Pemerintah pada Freeport sebesar 9,36 persen yang otomatis dialihkan ke holding BUMN Tambang," ujar Rini.

Menurut catatan, holding BUMN Migas akan menyatukan dua perusahaan besar yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk (Persero), di mana Pertamina akan ditetapkan sebagai perusahaan induk.

Sedangkan Holding BUMN Tambang menyatukan empat perusahaan yaitu PT Inalum (Persero), PT Bukit Asam Tbk (Persero), PT Timah Tbk (Persero) dan PT Aneka Tambang Tbk (Persero) dengan proyeksi sebagai induk usaha yaitu PT Inalum.

"PGN merupakan perusahaan publik, sehingga proses pembentukan juga harus dilaporkan dan disesuaikan dengan ketentuan atau peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," tuturnya.

Setelah itu, yang juga harus dilalui dalam pembentukan holding yaitu keharusan melaporkan dan membahas lebih lanjut dengan DPR-RI. "Setelah semua proses dilalui maka akan diterbitkan Peraturan Presiden (PP) masing-masing holding BUMN tersebut," jelasnya.

Menurut data Kementerian BUMN, selain holding Migas dan holding Tambang, pemerintah juga mempersiapkan empat holding lainnya yaitu holding BUMN Jalan Tol dan Konstruksi, BUMN Perumahan, BUMN Pangan, BUMN Perbankan dan Jasa Keuangan.